Electronic Theses and Dissertation

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI
TANAH BERSERTIPIKAT YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK KETIGA
SECARA MELAWAN HUKUM
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN)
Munazar
*

Husni
**

M Adli
***

ABSTRAK
Perlindungan Hukum terhadap pembeli beriktikad baik dilindungi oleh
norma-norma hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang
pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016,
pembeli yang mempunyai iktikad baik dalam transaksi jual beli tanah wajib
dilindungi apabila suatu saat mengalami masalah hukum dengan tanah tersebut,
berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian wajib dilakukan dengan iktikad
baik. Mawardi dan Muhammad Rijal adalah pembeli yang beriktikad baik dalam
transaksi jual beli tanah yang dialihkan oleh pihak ketiga mengalami kerugian
secara finansial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa
penting perlindungan hukum terhadap pembeli yang beriktikad baik dalam proses
jual beli tanah yang dialihkan oleh pihak ketiga (pihak yang tidak mempunyai hak
atas tanah) dan kepastian hukum terhadap tanah yang telah di beli oleh pembeli
beriktikad baik, dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam
pembuatan akta.
Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Pembeli beriktikad baik,
Kepala Desa 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Bireuen, dan Notaris/PPAT di
Kabupaten Bireuen, serta studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum telah didapatkan oleh
keduanya, tetapi belum memiliki kepastian hukum terhadap tanah yang telah
dibeli. Faktor penghambatnya kompleks, gangguan dari keluarga H Fauzil Basri,
dan juga perangkat desa yang tidak mau melanjutkan proses perdamaian pasca
perkara dari Putusan Pengadilan.
Disarankan kepada penegak hukum khusus Pengadilan Negeri untuk
memberikan perlindungan yang penuh bagi pembeli beriktikad baik sesuai dengan
SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang kriteria pembeli beriktikad baik, agar
ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata tercapai,
disarankan juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan cek
ploting spasial secara benar, dan menugaskan kepada petugas yang sudah
kompeten dalam pengukuran agara terhindar dari sengketa kedepan nanti.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kepastian hukum, Pembeli beriktikad baik,
tanah bersertipikat, pihak ketiga.

LEGAL PROTECTION OF GOOD-FAITH PURCHASERS IN THE SALE AND PURCHASE OF CERTIFICATED LAND UNLAWFULLY TRANSFERRED BY A THIRD PARTY (A STUDY IN BIREUEN REGENCY) Munazar  Husni  M. Adli  ABSTRACT Legal protection for good-faith purchasers is recognized and safeguarded under various legal norms. The Supreme Court Circular Letter concerning the Implementation of the Resolutions of the 2016 Supreme Court Plenary Meeting provides that purchasers acting in good faith in land sale and purchase transactions are entitled to legal protection if they subsequently encounter legal disputes concerning the land. Furthermore, Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) requires that agreements be entered into in good faith. Mawardi and Muhammad Rijal, as good-faith purchasers in land transactions involving land unlawfully transferred by a third party, suffered substantial financial losses. This study aims to examine and analyze the importance of legal protection for good-faith purchasers in land sale and purchase transactions involving transfers conducted by third parties who have no legal rights over the land, to assess the legal certainty afforded to land acquired by good-faith purchasers, and to analyze the application of the prudential principle by Land Deed Officials (PPAT) in the preparation of land deeds. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with good-faith purchasers, village heads from two subdistricts in Bireuen Regency, and Notaries/Land Deed Officials (PPATs) in Bireuen Regency, as well as through document analysis. The data were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that both purchasers obtained legal protection; however, they have not yet achieved legal certainty regarding the land they acquired. The obstacles to achieving such certainty are complex, including interference from the family of H. Fauzil Basri and the unwillingness of village officials to continue the post-judgment reconciliation process following the court's decision. This study recommends that law enforcement authorities, particularly the District Courts, provide comprehensive protection to good-faith purchasers in accordance with Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, which sets out the criteria for good-faith purchasers, thereby ensuring the realization of the principles embodied in Articles 1338 and 1320 of the Civil Code. It further recommends that the National Land Agency (BPN) conduct proper spatial plotting verification and assign competent surveying personnel to minimize the risk of future land disputes. Keywords: Legal protection, legal certainty, good-faith purchaser, certificated land, third party