Electronic Theses and Dissertation

Pembayaran Ex Gratia dalam praktik perasuransian merupakan bentuk penyelesaian klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi meskipun klaim pada dasarnya tidak dijamin dalam polis atau tidak memenuhi ketentuan kontraktual yang berlaku. Praktik ini berkembang sebagai bentuk kebijakan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan tertanggung, melindungi reputasi perusahaan, serta menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Pembayaran klaim Ex Gratia menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait kedudukan yuridisnya dalam hukum perdata, implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta kepastian hukum setelah pembayaran dilakukan. Kondisinya menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran mengenai apakah pembayaran Ex Gratia merupakan bentuk pengakuan tanggung jawab hukum atau sekadar kebijakan sukarela perusahaan asuransi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi yuridis pembayaran Ex Gratia sebagai perbuatan hukum perdata di luar kewajiban kontraktual, menganalisis dan menjelaskan implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum pembayaran Ex Gratia dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menelaah norma hukum, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan pembayaran Ex Gratia dalam perspektif hukum perdata dan hukum perasuransian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Ex Gratia bukan merupakan kewajiban kontraktual yang lahir dari polis asuransi, melainkan perbuatan hukum perdata yang berada di luar perikatan pokok. Pembayaran Ex Gratia bukan karena kewajiban hukum yang mengikat, melainkan karena pertimbangan moral, kemanusiaan, kebijakan, reputasi, atau hubungan bisnis. Dalam perspektif teori perikatan, pembayaran dapat dipahami sebagai perikatan baru yang lahir berdasarkan kesepakatan para pihak setelah terjadinya peristiwa hukum tertentu. Pembayaran Ex Gratia dapat menimbulkan hubungan hukum baru beserta hak dan kewajiban para pihak apabila dituangkan secara tegas dalam suatu perjanjian, kesepakatan, atau komitmen tertulis yang mengikat. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik Ex Gratia menimbulkan implikasi hukum terhadap hak gugat tertanggung, pelepasan hak (waiver of rights), prinsip subrogasi, serta keseimbangan hubungan hukum para pihak. Selain itu, belum adanya pengaturan yang khusus dan seragam mengenai mekanisme Ex Gratia menyebabkan kepastian hukum dalam praktik perasuransian masih lemah dan sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan asuransi.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar dibentuk pengaturan hukum yang lebih khusus mengenai pembayaran Ex Gratia dalam sektor perasuransian melalui peraturan perundang-undangan maupun regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan perlu memuat definisi, syarat, prosedur, bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung, serta akibat hukum dari penerimaan pembayaran Ex Gratia. Selain itu, perusahaan asuransi perlu menerapkan prinsip transparansi, dan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan Ex Gratia agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian klaim asuransi di Indonesia.

Kata Kunci: Ex Gratia, Perjanjian Asuransi, Penyelesaian Klaim Asuransi.

Ex Gratia payments in insurance practice are a form of claim settlement made by the insurance company even to the policy does not essentially cover the claim or does not meet the applicable contractual provisions. This practice has developed as a company policy to maintain good relations with the insured, protect the company's reputation, and resolve disputes peacefully without going thru a lengthy litigation process. However, the payment of Ex Gratia claims creates legal uncertainty because it has not been explicitly regulated by legislation in Indonesia, particularly regarding its legal standing under civil law, its implications for the parties' rights and obligations, and the legal certainty after payment is made. This condition leads to differing interpretations regarding whether Ex Gratia payments are a form of acknowledgment of legal responsibility or merely a voluntary policy of the insurance company. This research aims to analyse and explain the juridical construction of Ex Gratia payments as a civil legal act outside contractual obligations, analyze and explain their legal implications for the rights and obligations of the parties in an insurance agreement, and analyse and explain the legal certainty of Ex Gratia payments in resolving insurance claim disputes according to Indonesian civil law. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained thru library research. Data analysis is conducted qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods to examine legal norms, doctrines, and legal concepts related to Ex Gratia payments from the perspective of civil law and insurance law. The research shows that Ex Gratia payments are not a contractual obligation arising from the insurance policy, but rather a civil legal act that is outside the main obligation. Ex Gratia payments are not due to binding legal obligations, but rather due to moral, humanitarian, policy, reputational, or business relationship considerations. From the perspective of the theory of obligations, the payment can be understood as a new obligation that arises based on the agreement of the parties after the occurrence of a certain legal event. However, ex gratia payments can create new legal relationships along with the rights and obligations of the parties if explicitly stated in a binding agreement, contract, or written commitment. This study also found that Ex Gratia practices have legal implications for the insured's right to sue, waiver of rights, the principle of subrogation, and the balance of legal relationships between the parties. In addition, the absence of specific and uniform regulations regarding the Ex-Gratia mechanism results in weak legal certainty in insurance practices, which heavily rely on the internal policies of insurance companies. Based on the research findings, it is recommended that more specific legal regulations regarding Ex Gratia payments in the insurance sector be established thru legislation or regulations from the Financial Services Authority. The regulation needs to include definitions, requirements, procedures, forms of legal protection for the insured, as well as the legal consequences of receiving Ex Gratia payments. In addition, insurance companies need to apply the principles of transparency, good faith, and balance of the parties in the implementation of Ex Gratia to create legal certainty and more effective legal protection in the settlement of insurance claims in Indonesia. Keywords: Ex Gratia, Insurance Agreement, Insurance Claim Settlements.