Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas dalam perlindungan anak sebagai korban.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum terhadap cyber grooming dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyber grooming dalam perspektif viktimologi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber grooming belum diatur secara eksplisit dalam satu peraturan khusus, namun ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan secara preventif, represif, dan pemulihan, meskipun praktiknya masih cenderung berorientasi pada pelaku.

Disarankan agar pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur cyber grooming guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, perlu ditingkatkan efektivitas penegakan hukum serta penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban, termasuk pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya kejahatan cyber grooming terhadap anak.

Information and communication technology has significantly facilitated interactions in the digital environment; however, it has also contributed to the increasing prevalence of cybercrime, including cyber grooming, which targets children as victims of sexual exploitation. Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, the Child Protection Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence provide the legal framework for the protection of children. Nevertheless, the continued occurrence of cyber grooming demonstrates a gap between the existing legal framework and its practical implementation in ensuring effective protection for child victims. This study aims to examine the legal regulation of cyber grooming under the laws and regulations of Indonesia and to analyze the forms of legal protection afforded to children as victims of cyber grooming from a victimological perspective. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed using a qualitative legal analysis. The findings indicate that cyber grooming has not yet been expressly regulated under a specific statutory instrument. Nevertheless, the provisions of the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence may serve as legal bases for prosecuting offenders. Legal protection for child victims is provided through preventive, repressive, and rehabilitative measures. However, in practice, the criminal justice system remains predominantly offender-oriented rather than victim-oriented. This study recommends that the Government enact specific legislation governing cyber grooming in order to provide greater legal certainty. Furthermore, the effectiveness of law enforcement should be enhanced, accompanied by the strengthening of a victim-oriented approach, including the fulfillment of children's rights through protection, legal and psychosocial assistance, and rehabilitation. Preventive measures should also be reinforced through public education and digital literacy initiatives to reduce and prevent cyber grooming offenses against children.