Electronic Theses and Dissertation

Praktik gala dalam masyarakat Aceh yang semula berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial dan perlindungan ekonomi, namun dalam perkembangan kontemporer cenderung mengalami penyimpangan menjadi instrumen ekonomi yang berpotensi eksploitatif. Praktik gala yang berlangsung tanpa batas waktu, penguasaan penuh objek gala oleh penerima gala, serta hilangnya akses pemilik tanah terhadap sumber penghidupan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai keadilan dalam hukum adat, prinsip rahn dalam hukum Islam, serta ketentuan hukum nasional. Selain itu, terdapat kesenjangan normatif antara praktik adat, hukum nasional, dan qanun syariat Islam di Aceh yang belum memberikan pengaturan spesifik terhadap gala. Kondisi ini menimbulkan problem filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendesak untuk dikaji dan direkonstruksi.
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama. Pertama, menganalisis dasar filosofis dan historis lahirnya praktik gala dalam masyarakat Aceh serta mengidentifikasi pergeseran maknanya dalam dinamika sosial-ekonomi modern. Kedua, mengkaji secara kritis bentuk perjanjian gala yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, merumuskan model rekonseptualisasi gadai adat Aceh (gala) berbasis syariah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat, prinsip hukum Islam, dan ketentuan hukum nasional. Tujuan ini diarahkan untuk menghasilkan konsep gala yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif serta mampu melindungi hak-hak pihak yang lemah.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan Perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan penalaran deduktif-induktif. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori keadilan dalam Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai grand theory, teori pluralisme hukum sebagai middle range theory, serta teori pembaharuan hukum Islam sebagai applied theory. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang integratif terhadap interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam praktik gala, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan model rekonstruksi hukum yang kontekstual.
Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara historis gala lahir sebagai pranata sosial yang berlandaskan nilai keadilan komunal dan semangat tolong-menolong dalam masyarakat agraris Aceh. Namun dalam perkembangannya, terjadi transformasi yang mengarah pada ketimpangan relasi hukum antara para pihak. Analisis terhadap praktik gala menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), serta potensi munculnya unsur riba terselubung akibat pemanfaatan objek gala secara sepihak. Dari perspektif pluralisme hukum, praktik gala mencerminkan disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, di mana masing-masing sistem berjalan tanpa integrasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual yang menata ulang unsur-unsur gala, termasuk batas waktu, mekanisme pemanfaatan objek, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip syariah.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonseptualisasi gala berbasis syariah merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan fungsi gala sebagai instrumen keadilan sosial. Model yang dihasilkan menekankan pada pembatasan jangka waktu, larangan pengambilan manfaat yang bersifat eksploitatif, serta penguatan perlindungan terhadap hak pemilik tanah. Selain itu, model ini mengintegrasikan prinsip rahn dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai adat Aceh, sehingga tercipta harmonisasi dalam kerangka pluralisme hukum. Dengan demikian, gala dapat direformulasikan sebagai institusi hukum adat yang adil, maslahat, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat Aceh kontemporer.

The practice of gala in Acehnese society, which originally functioned as a mechanism of social solidarity and economic protection, has in its contemporary development tended to deviate into an economic instrument with potentially exploitative characteristics. The implementation of gala without a time limit, the full control of the pledged object by the pledgeholder, and the loss of the landowner’s access to their source of livelihood indicate a misalignment with the values of justice in customary law, the principles of rahn in Islamic law, and the provisions of national law. Moreover, there exists a normative gap between customary practices, national law, and the Islamic qanun in Aceh, which has not yet provided specific regulations governing gala. This condition gives rise to philosophical, juridical, and sociological problems that urgently require examination and reconstruction. This research aims to achieve three primary objectives. First, to analyze the philosophical and historical foundations of the emergence of gala practices in Acehnese society and to identify the shift in their meaning within modern socio-economic dynamics. Second, to critically examine the form of gala agreements practiced in society from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah in order to assess their conformity with the principles of justice and public welfare (maslahah). Third, to formulate a model for the reconceptualization of Acehnese customary pledge (gala) based on Sharia principles, capable of integrating customary values, Islamic legal principles, and national legal provisions. These objectives directed toward producing a concept of gala that is not only normatively valid but also substantively just and capable of protecting the rights of vulnerable parties. The research methodology employed is a normative juridical approach, combining statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. This study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, which analyzed qualitatively through methods of legal interpretation, legal argumentation, and deductive-inductive reasoning. The theoretical framework consists of the theory of justice in Islam and maqāṣid al-syarī‘ah as the grand theory, legal pluralism as the middle-range theory, and Islamic legal reform as the applied theory. This approach enables an integrative analysis of the interaction between customary law, Islamic law, and national law in the practice of gala, while also providing a foundation for formulating a contextual legal reconstruction model. The findings of this study indicate that historically, gala emerged as a social institution grounded in communal justice and the spirit of mutual assistance within Acehnese agrarian society. However, its development has led to a transformation characterized by an imbalance in legal relations between the parties involved. The analysis of gala practices reveals deviations from the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly in the protection of property (ḥifẓ al-māl), as well as the potential presence of disguised riba resulting from the unilateral exploitation of the pledged object. From the perspective of legal pluralism, the practice of gala reflects a disharmony between customary law, Islamic law, and national law, where each system operates without adequate integration. Therefore, a conceptual reconstruction is required to reorganize the elements of gala, including time limitations, mechanisms for utilizing the pledged object, and the balance of rights and obligations of the parties based on Sharia principles. The results of this study conclude that the reconceptualization of gala based on Sharia principles is an urgent necessity to restore its function as an instrument of social justice. The proposed model emphasizes time limitations, the prohibition of exploitative benefit-taking, and the strengthening of the protection of landowners’ rights. Furthermore, this model integrates the principles of rahn in Islamic law with national legal provisions and Acehnese customary values, thereby creating harmonization within the framework of legal pluralism. Thus, gala can be reformulated as a customary legal institution that is just, beneficial, and sustainable, and capable of addressing the socio-economic challenges of contemporary Acehnese society.