Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi
dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang
diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen
elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku
konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya,
penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam
proses distribusi kepada konsumen. Permasalahan tersebut menimbulkan implikasi
hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hak-hak konsumen
sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Tujuan penulisan tesis ini untuk menganalisis hubungan hukum yang
terbentuk antara distributor meterai elektronik dengan konsumen dan kategori
kegagalan sistem sebagai wanprestasi berdasarkan prinsip perjanjian, untuk
menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami
konsumen dalam transaksi meterai elektronik ditinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang
dapat ditempuh konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan
immateriil akibat transaksi meterai elektronik.
Tesis ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh
melalui penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden
dan Informan yang datanya akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara distributor
e-meterai dan konsumen lahir sejak konsumen memberikan persetujuan elektronik
(electronic consent) melalui tindakan klik pada pernyataan persetujuan yang
mengikat para pihak dalam suatu perjanjian baku, sehingga menimbulkan hak dan
kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam konteks
pelaksanaannya, kegagalan sistem dapat dikualifikasikan sebagai bentuk
wanprestasi apabila distributor tidak mampu memberikan e-meterai secara tepat
waktu atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kondisi yang diperjanjikan, yang
pada gilirannya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi distributor untuk
meminimalkan risiko kerugian konsumen serta menyediakan mekanisme
kompensasi atau pemulihan apabila kegagalan tersebut terjadi akibat kelalaiannya,
sebagai perwujudan prinsip itikad baik dan asas perlindungan konsumen dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, dengan mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui penyelesaian internal pada
masing-masing mitra distribusi atau melalui mediasi pada YaPKA sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Distributor e-meterai harus membangun mekanisme pengaduan terpadu dan
sistem penyelesaian yang lebih efesien untuk memudahkan pelacakan status
pengaduan dari konsumen, mempersiapkan kapasitas infrastruktur penjual yang
memadai dalam menghadapi lonjakan transaksi pada momen tertentu. Distributor
e-meterai harus bertanggung jawab secara utuh atau tidak berhenti pada penjualan
e-meterai, melainkan mencakup jaminan bahwa sistem yang disediakan tidak
menjerumuskan pengguna pada kesalahan yang berakibat hilangnya keabsahan
dokumen. Apabila karena kelemahan sistem atau minimnya panduan dari
distributor terjadi kesalahan peletakan e-meterai yang menyebabkan dokumen tidak
sah, maka distributor patut dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang
timbul, kerugian ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen.

The advancement of digital technology propels the evolution of administrative systems and document legitimacy, notably through the introduction of electronic stamps (e-stamps) designed to improve the efficacy of electronic document validation that establishes civil legal relationships between the public as consumers and official distributors as sellers of e-stamps. The distribution of e stamps by authorised distributors has numerous challenges in reaching customers. These difficulties invoke legal considerations pertaining to the obligations of corporate entities and the safeguarding of consumer rights as stipulated in Article 7, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research aims to analyse the legal relationship between electronic stamp distributors and consumers, focusing on system failure as a breach of contract based on agreement principles. It will also assess the legal liability of business entities for consumer losses in electronic stamp transactions under the Consumer Protection Law, and examine the dispute resolution mechanisms available to consumers for claiming compensation for both material and immaterial losses arising from these transactions. This research employs the empirical legal research methodology. Data were acquired through a field study by interviewing respondents and informants, whose information would be analysed qualitatively. The findings of this study demonstrate that the legal relationship between the e-stamp distributor and the consumer is established when the consumer grants electronic consent by clicking on the agreement statement, thereby forming a binding standard contract that imposes rights and obligations on both parties. In the context of its implementation, system failure can be classified as a form of breach of contract if the distributor fails to deliver the e-stamp on time or does not meet the agreed specifications and conditions, which in turn creates legal liability for the distributor to minimize the risk of consumer loss and provide compensation or recovery mechanisms if the failure occurs due to negligence, as a manifestation of the principle of good faith and the consumer protection principle in the legal relationship between business actors and consumers, with dispute resolution mechanisms that can be pursued thru internal resolution at each distribution partner or thru mediation at YaPKA as an alternative dispute resolution outside the court. E-stamp distributors must implement a cohesive complaint mechanism and an enhanced resolution system to monitor the status of consumer grievances, while also ensuring sufficient seller infrastructure to accommodate transaction surges during peak periods. E-stamps distributors must assume complete responsibility, not only for the sale of e-stamps but also for guaranteeing that the given system does not induce users to commit errors that could render documents invalid. If an error in installing the e-stamps renders the document invalid due to system deficiencies or inadequate guidance from the distributor, the distributor should be held liable for the consequent losses, economic damages, and diminished consumer trust.