Electronic Theses and Dissertation

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN
AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH
Muhammad Zulkarnaen

Mazwar
*

Teuku Muttaqin Mansur
**
***

ABSTRAK
Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian
hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat
struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun
kompetensi teknis mereka sering dipertanyakan sehingga pembinaan menjadi
kunci.
Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas pembinaan dalam
meningkatkan kompetensi PPATS, mengidentifikasi faktor penghambat, dan
merumuskan rancangan pembinaan ideal.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PPATS
di tiga kecamatan (Darussalam, Baitussalam, dan Krueng Barona Jaya), Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan IPPAT, serta didukung data sekunder berupa studi
dokumen dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan BPN
dalam meningkatkan kompetensi PPATS di Kabupaten Aceh Besar belum efektif.
Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor adapun durasi yang
singkat, stagnasi layanan akibat wajib pembinaan ulang setiap mutasi Camat,
tingginya ketergantungan pada staf informal, dan kerentanan manipulasi data tanah
waris. Rancangan pembinaan yang ideal harus responsif, berkelanjutan, kolaboratif,
dan kontekstual.
Disarankan kepada BPN untuk merevitalisasi program pembinaan guna
meningkatkan efektivitasnya melalui penerapan sistem sertifikasi kompetensi yang
berlaku lintas wilayah untuk mencegah menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas
PPATS pasca-mutasi. Upaya mengatasi berbagai faktor penghambat juga perlu
dilakukan dengan menyediakan infrastruktur pendukung, regulasi yang konsisten,
dan perlindungan hukum, serta mendorong PPATS aktif mengembangkan
kompetensi mandiri guna meminimalkan risiko tekanan sosial dan manipulasi data.
Selain itu, instansi pembina dan pemerintah daerah perlu segera
mengimplementasikan rancangan pembinaan ideal yang bersifat responsif,
berkelanjutan, kolaboratif, dan kontekstual melalui integrasi hukum nasional, adat,
dan Qanun Aceh.
Kata kunci: PPATS, Pembinaan , Kompetensi, Akta Tanah, Kepastian Hukum

THE EFFECTIVENESS OF GUIDANCE FOR PPATS IN THE PREPARATION OF LAND DEEDS IN ACEH BESAR DISTRICT, ACEH PROVINCE Muhammad Zulkarnaen* Mazwar** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRACT The accuracy of land deeds serves as the foundation of the land registration system. The presence of Temporary Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara or PPATS), who originate from government structural positions, addresses the shortage of permanent Land Deed Officials (PPAT); however, their technical competence is often questioned, making legal guidance a critical necessity. This study aims to measure the effectiveness of legal guidance in improving the competence of PPATS, identify inhibiting factors, and formulate an ideal training framework. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were gathered through in-depth interviews with PPATS in three sub-districts (Darussalam, Baitussalam, and Krueng Barona Jaya), the National Land Agency (BPN), and the Association of Land Deed Officials (IPPAT), supported by secondary data such as document reviews and court decisions, which were analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that the guidance conducted by the BPN in improving the competence of PPATS in Aceh Besar District has not been effective. This ineffectiveness is influenced by several factors, namely the short duration of the training, service stagnation due to mandatory retraining following every subdistrict head (Camat) rotation, high dependency on informal staff, and vulnerability to inherited land data manipulation. Therefore, an ideal training framework must be responsive, sustainable, collaborative, and contextual. It is recommended that the BPN revitalize the guidance program to enhance its effectiveness by implementing a cross-regional competency certification system to ensure the sustainability of PPATS duties following personnel rotations. Efforts to overcome these inhibiting factors should also be made by providing supporting infrastructure, consistent regulations, and legal protection, as well as encouraging PPATS to actively develop independent competence to minimize the risks of social pressure and data manipulation. Furthermore, the governing institutions and local governments must immediately implement an ideal training framework that is responsive, sustainable, collaborative, and contextual by integrating national law, customary law, and the Aceh Qanun. Keywords: PPATS, Legal Guidance, Competence, Land Deed, Legal Certainty