Electronic Theses and Dissertation

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Sistem Desentralisasi di Indonesia juga mengakui kekhususan yang ada pada daerah. Aceh adalah salah satu Provinsi yang mendapat kekhususan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 8 UUPA yang memberikan ruang agar DPR-RI berkonsultasi dengan DPRA adalah salah satu mekanisme untuk menjalankan otonomi khusus yang diberikan. Namun dalam implementasinya, pasal ini tidak benar-benar diterapkan. Isu ini menimbulkan pertanyaan terkait eksistensi Pasal 8 UUPA serta bagaimana klausul yang ada didalamnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kesesuaian kewajiban konsultasi yang tertera didalam Pasal 8 UUPA dengan kaedah legal drafting serta untuk menganalisis implikasi hukum apabila DPR-RI dan/atau Gubernur tidak melaksanakan kewajiban konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPA.
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang terkait Pemerintahan Aceh, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara sistematis dan deskriptif untuk mengkaji eksistensi Pasal 8 UUPA.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul konsultasi dan pertimbangan yang ada dalam Pasal 8 tidak dapat diterapkan di Indonesia. Pasalnya dengan konsep Negara kesatuan yang bersifat tidak ada negara dalam negara, adanya desentralisasi asimetris tetap harus sesuai dengan konsep negara Indonesia. Negara kesatuan artinya hanya ada satu negara tunggal dengan kewenangan tertinggi ada pada pusat. Tidak mungkin lembaga pusat harus berkonsultasi kepada lembaga tingkat daerah. Implikasinya adalah Pasal 8 UUPA belum mampu menjadi mekanisme yang tepat untuk proses berjalannya desentralisasi asimetris Provinsi Aceh
Disarankan agar klausul konsultasi dan pertimbangan yang ada dalam Pasal 8 UUPA dibahas dan ditinjau kembali. Pembahasan dan revisi UUPA saat ini menjadi momentum penting untuk meninjau klausul yang ada dalam Pasal 8 UUPA. Klausul diikutsertakan akan lebih tepat agar tetap pada jalur negara kesatuan tanpa mengecualikan kekhususan yang ada di Provinsi Aceh.

Indonesia is a unitary state that adheres to the principle of decentralization. The decentralization system in Indonesia also recognizes the unique characteristics of regions. Aceh is one of the provinces granted special autonomy through Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. Article 8 of the UUPA, which provides for consultation with the DPRA (Regional People's Representative Council), is one mechanism for implementing the granted special autonomy. However, in practice, this article is not fully implemented. This issue raises questions regarding the existence of Article 8 of the UUPA and its clauses. The purpose of this research is to identify and explain the compliance of the consultation obligation stipulated in Article 8 of the UUPA with legal drafting principles and to analyze the legal implications if the DPR and/or the Governor fail to fulfill the consultation obligation stipulated in Article 8 of the UUPA. The legal research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through library research by examining primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and laws related to the governance of Aceh, supported by secondary and tertiary legal materials. Data analysis was conducted systematically and descriptively to examine the existence of Article 8 of the UUPA. The results of the study indicate that the consultation and consideration clauses contained in Article 8 cannot be implemented in Indonesia. Given the concept of a unitary state, where there is no state within a state, asymmetric decentralization must still be in accordance with the Indonesian state concept. A unitary state means there is only one single state with supreme authority vested in the central government. It is impossible for central institutions to consult with regional institutions. The implication is that Article 8 of the UUPA is not yet an appropriate mechanism for implementing asymmetric decentralization in Aceh Province. It is recommended that the consultation and consideration clauses contained in Article 8 of the UUPA be discussed and reviewed. The current discussion and revision of the UUPA provide an important opportunity to review the clauses contained in Article 8 of the UUPA. Including these clauses would be more appropriate to maintain the unity of the unitary state without excluding the unique characteristics of Aceh Province.