Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS di Polda Aceh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, jurnal, teori, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan PNS di Polda Aceh telah dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas pembuktian, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik melakukan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas penyidikan tetap diupayakan guna menjamin kepastian hukum dan mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Aceh.

Disarankan pelaksanaan penyidikan perlu ditingkatkan melalui ketelitian dalam penetapan tersangka, penguatan pembuktian terutama pada perkara lama, serta dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, agar tujuan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat tercapai secara optimal.

Article 1 point 5 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) stipulates that an Investigation is a series of actions undertaken by Investigators to seek and collect evidence in order to clarify a criminal offense and identify the suspect. However, in practice, the investigation of corruption offenses committed by civil servants (PNS) continues to encounter various obstacles, particularly within the Aceh Regional Police (Polda Aceh). This condition indicates the necessity for further examination regarding the implementation of such investigations as an effort to enhance the effectiveness of law enforcement in the field of corruption offenses. This research aims to explain the procedures for conducting investigations into corruption offenses committed by civil servants at the Aceh Regional Police, identify the obstacles encountered by investigators, and analyze the measures undertaken by investigators to overcome such obstacles. The research method employed is empirical juridical research. The research data were obtained from primary data in the form of interviews with respondents and informants, as well as secondary data derived from library research, including textbooks, journals, legal theories, and statutory regulations. The results of the research demonstrate that investigations into corruption offenses involving civil servants at the Aceh Regional Police have been conducted systematically and in accordance with the prevailing laws and regulations. Nevertheless, several obstacles remain in practice, including limitations in facilities and infrastructure, the complexity of evidentiary processes, and limited human resources. To address these obstacles, investigators undertake inter-agency coordination, improve human resource capacity, and optimize the utilization of available facilities. Accordingly, efforts continue to be made to ensure the effectiveness of investigations in order to guarantee legal certainty and support the eradication of corruption offenses within the Aceh region. It is recommended that the implementation of investigations be further enhanced through greater accuracy in the designation of suspects, strengthening evidentiary support particularly in long-standing cases, and providing adequate human resources and facilities, so that the objectives of investigations as stipulated under the Criminal Procedure Code (KUHAP) may be optimally achieved.