Electronic Theses and Dissertation

Menurut Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak harus mendapatkan pendidikan,pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak binaan ditempatkan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya. Namun, dalam kenyataannya
pemenuhan hak rekreasional belum dipenuhi secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh serta menjelaskan hambatan pelaksanaannya dan upaya menanggulangi hambatan pemenuhan hak rekreasional. Hak rekreasional merupakan bagian dari hak anak yang dijamin dalam Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan petugas LPKA Kelas II Banda Aceh, anak binaan, serta pihak terkait lainnya, dan dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas II Banda Aceh telah dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan rekreasional masih terbatas pada kegiatan internal seperti olahraga ringan, menonton film, dan keterampilan seni, dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran menjadi kendala utama. Di sisi lain, komitmen petugas serta kerja sama dengan pihak eksternal menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melalui langkah-langkah positif, LPKA Kelas II Banda Aceh berupaya memastikan bahwa anak binaan tetap mendapatkan kesempatan berkembang walaupun saat masa pembinaan
Penelitian ini menyarankan adanya kerja sama dengan mitra, peningkatan
anggaran, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal untuk memperkaya jenis dan kualitas kegiatan rekreasional di LPKA Kelas II Banda Aceh. Pemenuhan hak rekreasional diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara lebih humanis dan bermartabat.

According to Article 12 Letter c of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, children must receive education, teaching, and recreational activities, as well as opportunities to develop their potential, taking into account their growth and development needs. Children in custody are placed in a Special Institution for Children (LPKA) to serve their sentences. However, in reality, recreational rights have not been optimally fulfilled. This study aims to explain the implementation of recreational rights for correctional students at the Class II Special Institution for Children (LPKA) in Banda Aceh, as well as to explain the obstacles to their implementation and efforts to overcome these obstacles. Recreational rights are part of children's rights guaranteed in Article 12 Letter c of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study used an empirical juridical method. Data were collected through in-depth interviews with LPKA Class II Banda Aceh officers, children in custody, and other relevant parties, and analyzed descriptively. The results indicate that recreational rights have been implemented at LPKA Class II Banda Aceh, but not optimally. Recreational activities are still limited to internal activities such as light exercise, watching movies, and art skills, with limited facilities and budgetary support being major obstacles. On the other hand, staff commitment and collaboration with external parties are supporting factors in the implementation of these activities. Through positive measures, the Class II Banda Aceh Correctional Institution (LPKA) strives to ensure that inmates continue to have opportunities to develop even during their rehabilitation period. This study recommends collaboration with partners, budget increases, provision of adequate infrastructure, and strengthening collaboration with non-governmental organizations and local communities to enrich the types and quality of recreational activities at the Class II Banda Aceh LPKA. Fulfilling recreational rights is expected to support the rehabilitation and social reintegration process of children in a more humane and dignified manner.