Electronic Theses and Dissertation

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian jasa promosi antara content creator dan pelaku usaha UMKM masih sering terjadi wanprestasi, terutama tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran jasa promosi sesuai kesepakatan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha UMKM terhadap content creator dalam perjanjian jasa promosi di media sosial serta untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan akademis yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu berupa terlambat membayar, tidak melakukan pembayaran, dan tidak memenuhi perjanjian sesuai kesepakatan. Faktor penyebab wanprestasi antara lain tidak ada perjanjian tertulis yang formal, pelaku usaha UMKM kurang memahami kekuatan hukum mengenai perjanjian jasa promosi, serta rendahnya itikad baik dalam memenuhi kewajiban. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan memberikan teguran serta melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan para pihak.

Disarankan agar perjanjian jasa promosi dibuat secara tertulis dengan tanda tangan para pihak sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas dan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Selain itu para pihak diharapkan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.

A legally valid agreement binds the parties as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and must satisfy the requirements for a valid contract as set forth in Article 1320 of the KUHPerdata. The obligations of the parties in performing their respective prestations, as regulated under Article 1234 of the KUHPerdata, indicate that each party is required to fulfill its obligations in accordance with the agreed terms. However, in promotional service agreements between content creators and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), breaches of contract (wanprestasi) frequently occur, particularly in the form of failure to fulfill payment obligations as agreed. The purpose of this thesis is to identify the forms and causal factors of breach of contract committed by MSME business actors against content creators in social media promotional service agreements, as well as to examine the dispute resolution mechanisms undertaken by the parties. This research constitutes an empirical juridical study. The data utilized consist of both secondary and primary data. Secondary data were obtained through library research by reviewing academic materials relevant to this study, while primary data were collected through field research, including interviews with respondents and informants. The findings indicate that the forms of breach of contract include delayed payment, non-payment, and failure to perform obligations in accordance with the agreed terms. The contributing factors to such breaches include the absence of formal written agreements, limited understanding among MSME actors regarding the legal enforceability of promotional service agreements, and a lack of good faith in fulfilling contractual obligations. Dispute resolution is generally carried out through non-litigation means, such as issuing formal notices and conducting negotiations to reach mutual agreement. It is recommended that promotional service agreements be executed in written form and duly signed by the parties to ensure clarity of rights and obligations and to minimize the occurrence of breaches. Furthermore, the parties are expected to perform the agreement in good faith to ensure the sustainability of their cooperation.