PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PROMOSI ANTARA CONTENT CREATOR…
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian jasa promosi antara content creator dan pelaku usaha UMKM masih sering terjadi wanprestasi, terut…
PENGARUH INFORMASI POLITIK DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP P…
ABSTRAK
Pertumbuhan media sosial telah secara signifikan mengubah cara orang berkomunikasi tentang politik, terutama di kalangan Gen Z, yang merupakan mayoritas pemilih di era digital. Salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan Instagram, tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga sumber informasi politik yang penting. Tujuannya studi ini guna melihat pengaruhnya informasi politik dalam penggunaan media sosial Instagram pada partisipasi politik Gen Z pada Pemilihan Gub…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYE…
Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten pornografi disertai ancaman dan pemerasan. Modus asmara maya kerap digunakan pelaku untuk mendapatkan konten intim dari korban, yang mayoritas adalah perempuan. Dampaknya sangat merugikan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun perbuatan ini telah diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, namun kasus serupa terus terjadi, …
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PRE-ORDER MELALUI MEDIA…
ABSTRAK
Amar Maulana,
2025
Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Makanan
Secara Pre-Order Melalui Media Sosial dengan
Sistem COD (Cash On Delivery) (Suatu Penelitian di
kota Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,52),pp.,tabl,bibl.
Rismawati, S.H., M.Hum.
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa kontrak elektronik yakni
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elekt…