Electronic Theses and Dissertation

Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan dalam
setiap kegiatan promosi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidak jelasan penyampaian informasi terkait
syarat dan ketentuan promosi diskon yang tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak terbaca secara langsung dalam
promosi diskon yang dilakukan oleh Indomaret Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
penyampaian informasi syarat dan ketentuan promosi diskon di Indomaret Kota Banda Aceh, menjelaskan faktor
penyebab terjadinya ketidakjelasan prosedur informasi diskon, serta menjelaskan perlindungan hukum yang dilakukan
oleh Indomaret Kota Banda Aceh bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris
dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif
deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa informasi promosi
diskon disampaikan melalui komunikasi lisan dan media visual. Namun, penyampaian secara lisan belum memenuhi
ketentuan karena karyawan hanya menyebutkan besaran diskon tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku, pada media
visual hanya menonjolkan syarat dan ketentuan diskon dengan font yang kecil dan harga yang tidak sinkron dengan
kasir. Faktor ketidak jelasan informasi disebabkan oleh keterbatasan penguasaan materi promosi oleh karyawan,
keterlambatan distribusi sarana promosi dan pembaharuan label harga promosi, serta tidak terpasangnya sarana
promosi secara efektif. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan indomaret dilakukan melalui
mekanisme pengajuan keberatan kepada karyawan, layanan call center, dan pengaduan via media sosial. Namun hal
ini belum berjalan optimal karena penerapannya tidak merata di seluruh gerai, masih adanya penolakan klaim Ganti
rugi, serta minimnya sosialisasi kepada konsumen terkait mekanisme pengaduan jika dirugikan.

Articles 7(b) and 9(1)(a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) stipulate that business actors are obliged to provide truthful, clear, and non-misleading information in every promotional activity. However, in practice, there are still ambiguities in the communication of information regarding promotional terms and conditions, which are often incomplete, inconsistent, and not directly legible in discount promotions conducted by Indomaret in Banda Aceh City. This study aims to examine the communication of information regarding the terms and conditions of discount promotions at Indomaret in Banda Aceh City, to identify the factors causing the lack of clarity in discount information procedures, and to analyze the legal protection provided by Indomaret for consumers who suffer losses. This research employs an empirical juridical method using primary data obtained through interviews and secondary data from literature studies, which are analyzed descriptively, qualitatively, and prescriptively. The findings show that discount promotional information at Indomaret in Banda Aceh City is conveyed through oral communication and visual media. However, oral communication does not fully comply with legal requirements, as employees only mention the discount amount without explaining the applicable terms and conditions. In visual media, the terms and conditions are presented in small font size, while pricing information is sometimes inconsistent with the cashier system. The lack of clarity is caused by limited employee understanding of promotional materials, delays in the distribution and updating of promotional pricing labels, and ineffective placement of promotional media. Legal protection for consumers provided by Indomaret is implemented through complaint mechanisms such as direct objections to employees, call center services, and social media complaints. However, these mechanisms have not been optimally implemented due to uneven application across stores, rejection of compensation claims, and limited socialization to consumers regarding available complaint procedures. Keywords: Consumer Protection, Discount Promotions.