Electronic Theses and Dissertation

Reza Rinaldi (2025). Penanggulangan Perceraian oleh Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Tengah. (Skripsi, Universitas Syiah Kuala). Di bawah bimbingan Hasbi Ali, S.Pd, M.Si. dan Ridayani, S.H, M.H.
Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Mahkamah Syar’iyah memiliki peran strategis bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menekan angka perceraian melalui mediasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan terhadap pasangan yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan perceraian yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah, (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menurunkan angka perceraian, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara. Subyek penelitian 4 orang. Hasil penelitian: (1) Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah berperan tidak hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik keluarga melalui berbagai strategi, antara lain mediasi oleh hakim mediator, pemeriksaan perkara secara hati-hati, penyuluhan hukum, bimbingan pranikah, serta pemberian bantuan hukum melalui Posbakum. Proses mediasi terbukti mampu mencegah perceraian dalam beberapa kasus meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah, (2) Hambatan yang ditemukan meliputi maraknya talak di luar pengadilan, tingginya nikah di usia dini, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, kondisi geografis, serta keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Simpulan: (1) Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah memiliki peran strategis dalam menekan angka perceraian, tidak hanya dengan pendekatan yuridis tetapi juga edukatif dan persuasive, (2) Hambatan yang dihadapi Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah dalam menanggulangi perceraian masih maraknya praktik talak di luar pengadilan, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi yang memicu konflik rumah tangga, keterbatasan akses masyarakat karena kondisi geografis, serta jumlah mediator bersertifikat yang masih minim. Saran: (1) Peningkatan kompetensi hakim, panitera, dan mediator melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan pendekatan humanis dalam persidangan, (2) Peningkatan kualitas administrasi perkara, serta partisipasi aktif keluarga dalam proses mediasi agar strategi penanggulangan perceraian dapat berjalan lebih efektif.
Kata Kunci: Perceraian, Mahkamah Syar’iyah, Mediasi, Aceh Tengah

Reza Rinaldi (2025). Divorce Mitigation by the Mahkamah Syar’iyah in Central Aceh Regency. (Undergraduate Thesis, Syiah Kuala University). Supervised by Hasbi Ali, S.Pd, M.Si. and Ridayani, S.H, M.H. Divorce is one of the social problems that continues to increase in Indonesia, including in Central Aceh Regency, which has significant impacts on the psychological, social, and economic aspects of society. The Mahkamah Syar’iyah plays a strategic role not only as a judicial body that decides cases but also as a facilitator in reducing divorce rates through mediation, legal counseling, and guidance for conflicted couples. This study aims to: (1) identify and explain the efforts made by the Mahkamah Syar’iyah of Central Aceh in mitigating divorce, and (2) analyze the obstacles faced in reducing divorce rates. This study uses a qualitative, descriptive approach. Data was collected through interviews.4 subjects participated. The results show that: (1) the Mahkamah Syar’iyah of Central Aceh functions not only as a judicial authority but also as a facilitator of family conflict resolution through various strategies, including mediation by judge-mediators, careful case examination, legal counseling, premarital guidance, and legal aid services through Posbakum. Mediation has been proven to prevent divorce in several cases, although its success rate remains low. (2) The obstacles identified include the prevalence of extrajudicial divorce (talak outside the court), the high rate of early marriage, low public legal awareness, economic pressures, geographical barriers, and the limited number of certified mediators, Conclusion: (1) Thethe Mahkamah Syar’iyah of Central Aceh plays a strategic role in reducing divorce rates not only through juridical approaches but also through educational and persuasive efforts. (2) The obstacles faced by the Mahkamah Syar’iyah include the persistence of extrajudicial divorce practices, low legal awareness among the community, economic factors triggering household conflicts, geographical limitations, and a shortage of certified mediators, Suggestions: (1) improving the competence of judges, clerks, and mediators through continuous training and strengthening humanistic approaches in court sessions, (2) enhancing the quality of case administration, and increasing active family participation in the mediation process so that divorce mitigation strategies can be implemented more effectively. Keywords: Divorce, Sharia Court, Mediation, Central Aceh.