Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur residivis dalam Pasal 144 ayat (1), yang menetapkan bahwa terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129, ancaman pidana maksimum dapat ditambah 1/3 (sepertiga). Dasar hukum penyusunan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum juga merujuk pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara selesai. Namun,dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku residivisme narkotika.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana terhadap residivis penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut, serta mengkaji proses penyusunan tuntutan pidana (requisitoir) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara residivis penyalahguna narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti pelaksanaannya dalam praktik melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tuntutan pidana terhadap residivis, Jaksa Penuntut Umum menyusun tuntutan pidana terhadap residivis penyalahguna narkotika berdasarkan fakta persidangan, ketentuan hukum, serta hal yang memberatkan dan meringankan dengan tetap memperhatikan keadilan. Kendala utamanya adalah belum adanya standar baku penentuan tuntutan yang memicu disparitas. Proses penyusunan tuntutan dilakukan secara sistematis mulai dari prapenuntutan, analisis fakta dan unsur pidana, hingga penentuan amar tuntutan secara proporsional.

Disarankan, pemerintah untuk membuat pedoman penuntutan perkara tindak pidana narkotika yang lebih jelas, tegas, rinci, dan bersifat mengikat bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum, disertai evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap pedoman yang berlaku guna mengurangi disparitas penuntutan, menjamin kepastian hukum, serta menyesuaikan kebijakan penuntutan dengan perkembangan kejahatan narkotika.

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates recidivism under Article 144 paragraph (1), which stipulates that for repeat offenders of narcotics-related crimes as referred to in Articles 111 through 129, the maximum penalty may be increased by one-third (1/3). The legal basis for the preparation of criminal charges by the Public Prosecutor also refers to Article 182 paragraph (1) letter (a) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which grants the Public Prosecutor the authority to submit criminal charges after the examination of the case has been completed. However, in practice, the implementation of these provisions demonstrates inconsistencies in the prosecution of narcotics recidivists. The purpose of this thesis is to examine the considerations of Public Prosecutors in formulating criminal charges against recidivist narcotics abusers within the jurisdiction of the Banda Aceh District Attorney’s Office, to identify the obstacles encountered in handling such cases, and to analyze the process of drafting indictments (requisitoir) by Public Prosecutors in cases involving recidivist narcotics abusers. This research employs an empirical juridical method, namely a legal research approach that examines the application of normative legal provisions in actual legal events occurring within society. This method not only reviews statutory regulations but also investigates their implementation in practice through observation, interviews, and field studies. The findings of this study indicate that in determining criminal charges against recidivists, Public Prosecutors formulate charges based on the facts revealed during trial, applicable legal provisions, as well as aggravating and mitigating circumstances, while upholding the principle of justice. The primary obstacle identified is the absence of standardized guidelines for determining charges, which leads to sentencing disparities. The process of drafting charges is conducted systematically, beginning from the pre-prosecution stage, followed by the analysis of facts and elements of the offense, and culminating in the proportional determination of the prosecutorial demand. It is recommended that the government establish clearer, firmer, more detailed, and binding prosecution guidelines for narcotics-related offenses applicable to all Public Prosecutors, accompanied by periodic evaluation and revision of such guidelines to reduce disparities in prosecution, ensure legal certainty, and align prosecutorial policies with the evolving nature of narcotics crimes.