Electronic Theses and Dissertation

Pasal 362 KUHP menyebutkan pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi ekonomi keluarga yang sulit, lemahnya pengawasan dan fungsi keluarga, pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan negatif, rendahnya pendidikan moral, serta paparan media sosial yang tidak terkontrol. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui peran aparat penegak hukum dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, pendekatan restorative justice dan diversi serta upaya preventif melalui pendidikan dan kebijakan pemerintah melalui kerja sama antara kepolisian, Dinas Sosial, sekolah, dan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan psikologis, serta pendidikan moral dan hukum sebagai langkah preventif.

Disarankan agar orang tua meningkatkan rasa tanggung jawab secara nyata dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pengawasan, dan pembinaan anak di lingkungan keluarga dengan tidak hanya memberikan perhatian dan kasih sayang, tetapi juga memastikan adanya kontrol yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap perilaku, pergaulan, serta penggunaan media sosial anak. Kepada Polresta Banda Aceh agar dalam menjalankan tugas penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap bekerja secara profesional, objektif, dan mengedepankan prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penyidikan harus dilakukan secara humanis dengan pendekatan pemulihan serta menghindari segala bentuk tekanan fisik maupun psikis.

Article 362 of the Indonesian Penal Code (KUHP) stipulates that theft is the act of taking property belonging to another person with the intent to unlawfully possess it, punishable by a maximum imprisonment of five years. Meanwhile, Article 1 point (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) defines a child in conflict with the law as an individual aged between 12 and 18 years who is alleged to have committed a criminal offense. However, in practice, cases of theft committed by minors are still frequently encountered. The objective of this thesis is to examine the causes of and efforts to prevent and address criminal acts of theft committed by children. The research method employed in this study is empirical juridical. The data utilized consist of primary data obtained from interviews with respondents and informants, as well as secondary data derived from literature review, including textbooks, theoretical frameworks, and statutory regulations. The findings indicate that the occurrence of theft committed by children results from a combination of various internal and external factors, including adverse family economic conditions, weak parental supervision and family functioning, negative social environment and peer influence, low levels of moral education, and uncontrolled exposure to social media. Efforts to address such offenses are carried out through the role of law enforcement officials by prioritizing the principle of child protection, as well as applying restorative justice and diversion approaches. Preventive measures are also undertaken through education and government policies involving cooperation between the police, the Social Affairs Office, schools, and the community, including guidance, psychological assistance, and moral and legal education. It is recommended that parents enhance their sense of responsibility in carrying out caregiving, supervision, and guidance functions within the family environment, not only by providing attention and affection but also by ensuring firm, consistent, and continuous control over children’s behavior, social interactions, and use of social media. Furthermore, the Banda Aceh Municipal Police (Polresta Banda Aceh) are advised to perform investigative duties concerning children in conflict with the law in a professional and objective manner, while upholding the principle of child protection in accordance with applicable regulations. The investigative process should be conducted in a humane manner, emphasizing a restorative approach and avoiding any form of physical or psychological coercion.