TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN (SUATU PENELITIAN PADA PERU…
NUR AFNI 2021
ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH
PELANGGAN (Suatu Penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Vi,60).,pp.,bibl.tabl
Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 362 KUHP menerangkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara me…
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
Azizta Luhur
Wicaksono,
2021
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 66),pp.,bibl.,tabl.,app.
Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.
Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan
bahwa"Ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan,
belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian…
PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAH…
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sesuai dengan yang tercantum pada ayat (1) adalah perluasan daripada alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik tidak jarang ditemui k…
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…
Tindak pencurian hewan ternak merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana yang menyatakan bahwa “pencurian ternak” termasuk pencurian dengan pemberatan. Meskipun telah diatur dalam ketentuan pidana, pada tahun 2024-2025 kasus pencurian hewan ternak masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pida…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG DILAKUKAN DENGAN CARA …
ABSTRAK
A. SAHILA MAULIDIA,
(2021)
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG
DILAKUKAN DENGAN CARA MENGUBAH
MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
MELALUI PROSES NON LITIGASI (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum PT PLN Kota
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70) pp.,bibl.,tabl,app
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 51 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Jo Peraturan Direksi PT. PLN …
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI …
ABSTRAK
Said Amirul bakri
(2025)
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Suatu
penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh.
(Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala)
(v,58),pp.,bibl.,tabl.
(Nurhafifah, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, ter…
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…
Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA TINDA…
Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan kesepakatan damai. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif untuk tindak pidana yang memenuhi persyaratan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara dan telah ada kesepakatan damai an…
