Electronic Theses and Dissertation

- Pasal 65 undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana menetukan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi dalam praktik penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan program kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah hukum kejaksaan negeri kendari yang penyelesaiannya dilakukan melalui keadilan restoratif dan menjelaskan faktor penghambat dalam penerapan program kerja sosial di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dan informan serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan membaca literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja sosial di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan dalam dua bentuk yaitu aksi sosial seperti membersihkan masjid atau fasilitas umum bagi pelaku yang berusia di atas 35 tahun dan program pelatihan kerja sosial melalui Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pelaku yang masih berada dalam usia produktif seperti mengikuti pelatihan jadi montir dan barista. Pelaksanaan kerja sosial ini dilakukan setelah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban dan penyelesain perkara melalu keadilan restoratif disetujui oleh kejaksaan agung. Beberapa hambatan yang memengaruhi program kerja sosial, yaitu: keterbatasan kuota dan jadwal pelatihan BLK, cakupan wilayah lembaga BLK yang masih terbatas, kurangnya kedisiplinan dari pelaku serta adanya stigma negatif dari masyarakat.
Kata Kunci: Program Kerja Sosial, Keadilan Restoratif.

Article 65 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code stipulates community service as one form of punishment that aligns with the restorative justice approach. Restorative justice emerges as an alternative mechanism for resolving criminal cases, oriented toward the restoration of harm and the improvement of relationships between offenders and victims. Nevertheless, the implementation of community service as a form of criminal sanction continues to face several obstacles in practice. This study aims to explain the implementation of community service programs for criminal offenders within the jurisdiction of the Kendari District Prosecutor’s Office, where case settlement is conducted through restorative justice, and to identify the inhibiting factors in the application of community service programs in that jurisdiction. The research method employed is empirical legal research, conducted through data collection by means of interviews with respondents and informants, as well as literature review through the examination of legal materials. The findings indicate that the implementation of community service programs at the Kendari District Prosecutor’s Office takes two forms: social action activities, such as cleaning mosques or public facilities for offenders aged over 35 years, and vocational community service training programs conducted through the Job Training Center (Balai Latihan Kerja/BLK) for offenders of productive age, including training as mechanics and baristas. The implementation of community service is carried out after a peace agreement has been reached between the offender and the victim, and the resolution of the case through restorative justice has been approved by the Attorney General’s Office. Several obstacles affecting the implementation of community service programs include limited training quotas and schedules at the BLK, the limited regional coverage of BLK institutions, lack of discipline among offenders, and the presence of negative stigma from the community. Keywords: Community Service Program, Restorative Justice.