Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditegaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Pada praktiknya, di Kota Banda Aceh terdapat badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum badan-badan usaha perseroan terbatas dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan untuk menjelaskan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan-badan usaha perseroan terbatas dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca teori, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab perbuatan melawan hukum oleh badan usaha perseroan terbatas adalah karena rendahnya tingkat kesadaran pemberi kerja terhadap tanggung jawab dan pentingnya pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan masih terdapatnya data pekerja nonaktif yang masih terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum oleh badan usaha perseroan terbatas menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi, perusahaan juga dapat dikenakan denda serta dapat dikenakan sanksi pidana.

Disarankan kepada badan usaha perseroan terbatas untuk membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh setiap bulan dengan tepat waktu. Kepada BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap perusahaan yang menunggak iuran. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui sistem monitoring dengan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh. Kepada Pekerja meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk hak untuk mengetahui status kepesertaan dan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja.

Pursuant to Article 19 paragraph (2) of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, it is expressly stipulated that “Employers are required to pay and remit the contributions for which they are responsible to BPJS Ketenagakerjaan.” In practice, however, in the City of Banda Aceh there are business entities in the form of limited liability companies that fail to remit BPJS Ketenagakerjaan contributions as mandated by the said law. The purpose of this undergraduate thesis is to explain the factors causing unlawful acts committed by limited liability companies in relation to the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions, and to explain the legal consequences arising from such unlawful acts committed by limited liability companies in the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions. This research is an empirical juridical study. The data required consist of secondary data and primary data. Secondary data were obtained through library research by reviewing theories, books, legal literature, and statutory regulations. Primary data were obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. The results of the research indicate that the factors causing unlawful acts by limited liability companies include the low level of employer awareness regarding their responsibilities and the importance of implementing employment social security programs, unstable corporate financial conditions, and the continued inclusion of inactive workers who remain registered as participants in BPJS Ketenagakerjaan. The legal consequences of such unlawful acts by limited liability companies give rise to civil liability in the form of an obligation to pay compensation; the company may also be subject to fines and may be imposed with criminal sanctions. It is recommended that limited liability companies pay BPJS Ketenagakerjaan contributions to the Banda Aceh BPJS Ketenagakerjaan office on a monthly basis in a timely manner. BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh is advised to strengthen its supervisory function and the enforcement of compliance against companies in arrears of contributions. The Government of Aceh Province is advised to enhance continuous guidance and supervision through a monitoring system in coordination with BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh. Workers are advised to increase their awareness and understanding of their rights as BPJS Ketenagakerjaan participants, including the right to know their participation status and the payment of contributions by the employer.