Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya, kasus pencabulan terhadap anak masih terus terjadi di Kota Banda Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari aspek pencegahan, pengawasan, perlindungan maupun penegakan hukum.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap hasil Visum Et Repertum dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencabulan anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, jurnal, teori, dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam perkara pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Visum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap berkas perkara, tetapi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, khususnya terkait tanda kekerasan seksual dan kondisi fisik korban. Selain itu, Visum Et Repertum menjadi dasar pertimbangan yang kuat dan objektif bagi hakim dalam menilai perbuatan terdakwa serta menjatuhkan putusan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Disarankan agar penyidik dan jaksa penuntut umum agar lebih cermat dan profesional dalam memastikan keberadaan serta kualitas Visum Et Repertum sejak tahap penyidikan dalam perkara pencabulan terhadap anak karena visum memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti di persidangan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana serta kondisi fisik korban. Untuk hakim disarankan agar memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap Visum Et Repertum dengan mengaitkan dengan alat bukti lain serta fakta persidangan.

The criminal offense of sexual abuse against a child is regulated under Article 82 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016, which amends Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The provision stipulates that any person who violates the provisions referred to in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of five (5) years and a maximum of fifteen (15) years, and a fine of up to IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). However, in practice, cases of sexual abuse against children continue to occur in the City of Banda Aceh. This fact indicates that the implementation of legal norms has not yet been fully effective, particularly in terms of prevention, supervision, protection, and law enforcement. The purpose of this research is to explain the legal standing of the Visum et Repertum as evidence in court proceedings in cases of child sexual abuse within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court, and to examine the judges’ considerations of the Visum et Repertum in rendering decisions in cases of child sexual abuse. The research method employed is empirical juridical research. The research data were obtained from primary data in the form of interviews with respondents and informants, as well as secondary data derived from library research, including textbooks, journals, legal theories, and statutory regulations. The results of the study indicate that the Visum et Repertum holds a highly significant position as a means of evidence in cases of child sexual abuse within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. The Visum et Repertum does not merely function as a supplementary document in the case file, but serves as primary evidence to prove the occurrence of the criminal offense, particularly with respect to indications of sexual violence and the physical condition of the victim. Furthermore, the Visum et Repertum constitutes a strong and objective basis for judges in assessing the defendant’s conduct and in rendering judgments, while still giving due consideration to the best interests of the child. It is recommended that investigators and public prosecutors exercise greater diligence and professionalism in ensuring the availability and quality of the Visum et Repertum from the investigation stage in cases of child sexual abuse, given its crucial role as evidence in court proceedings to establish the occurrence of the criminal offense and the physical condition of the victim. It is also recommended that judges provide comprehensive consideration of the Visum et Repertum by correlating it with other evidence and the facts revealed during the trial.