Electronic Theses and Dissertation

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA
Nailis Wildany
Husni**
Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir***

ABSTRAK
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan praktik hukum Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Dalam perkembangannya, sejumlah fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga menempatkan MUI pada posisi yang relevan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, kajian akademik mengenai MUI hingga saat ini lebih banyak berfokus pada kedudukan fatwa sebagai produk hukum normatif atau pada relasi institusional antara MUI dan negara, tanpa secara memadai menganalisis independensi MUI sebagai lembaga fatwa dalam konteks relasi ketergantungan sumber daya dan kekuasaan. Akibatnya, posisi independensi MUI dalam proses penetapan dan perubahan fatwa belum dijelaskan secara sistematis dengan kerangka teoretis yang mampu membaca dinamika relasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis independensi MUI dalam penetapan fatwa ditinjau dari perspektif Resource Dependence Theory, dengan menempatkannya dalam konteks perbandingan pola otoritas keagamaan di negara lain sebagai penguat analisis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi MUI dalam mengeluarkan fatwa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta landasan hukum yang mendasari perubahan fatwa. Selain itu, penelitian juga melakukan komparasi dengan lembaga keagamaan serupa di Thailand dan Pakistan, untuk memahami variasi mekanisme kelembagaan dan pola otoritas keagamaan di berbagai konteks negara. Komparasi ini dimaksudkan agar independensi normatif MUI dapat dipahami secara akademik dalam perspektif internasional, sekaligus memberikan gambaran perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain.
Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dianalisa menggunakan metode kualitatif dan dengan teknik analisis data preskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki tingkat independensi yang tinggi, karena diversifikasi pendanaan membuatnya tidak sepenuhnya bergantung pada satu aktor eksternal sehingga ketidakseimbangan kekuasaan dapat diminimalkan. Faktor-faktor yang memengaruhi MUI dalam mengeluarkan fatwa meliputi relasi dengan pemerintah, ekspektasi publik, serta dinamika internal organisasi. Selain itu, perubahan fatwa MUI dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi sosial, yang berimplikasi pada perubahan ‘illat hukum atau hilangnya unsur kedaruratan (ḍarūrah), sehingga menuntut dilakukannya penyesuaian fatwa tanpa keluar dari kerangka maqashid syari’ah.
Diharapkan agar MUI terus memperkuat independensinya khususnya dalam aspek pendanaan. Upaya menjaga keberagaman sumber pembiayaan perlu dipertahankan agar MUI tidak bergantung pada satu pihak tunggal. Juga diharapkan agar pemerintah terus menempatkan MUI sebagai mitra strategis yang tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi keagamaannya.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Independensi, Perubahan Fatwa

THE INDEPENDENCE OF THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (MUI) IN THE ISSUANCE OF ISLAMIC LEGAL OPINIONS (FATWA) Nailis Wildany Husni Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRACT The Indonesian Ulema Council (MUI) is a religious community organization that plays a strategic role in shaping Islamic legal practices in Indonesia through the fatwas it issues. In its evolution, a range of MUI fatwas have not only served as religious guidelines, but have also been used as references in the formulation of public policies and certain laws and regulations, thereby placing the MUI in a relevant position in the national legal system. However, academic studies on the MUI to this day have focused more on the position of fatwas as normative legal products or on the institutional relationship between the MUI and the state, without adequately analyzing the independence of the MUI as a fatwa institution in the context of resource and power dependency relationships. As a result, the position of MUI's independence in the process of determining and changing fatwas has not been systematically explained with a theoretical framework capable of reading the dynamics of these relations. Therefore, this study aims to analyze MUI's independence in determining fatwas from the perspective of Resource Dependence Theory, placing it in the context of comparing patterns of religious authority in other countries to strengthen the analysis. This study aims to analyze the independence of the Indonesian Ulema Council (MUI) in issuing fatwas, the factors that influence it, and the legal basis underlying changes to fatwas. In addition, this study also compares the MUI with similar religious institutions in Thailand and Pakistan to understand the variations in institutional mechanisms and patterns of religious authority in different national contexts. This comparison is intended to provide an academic understanding of the normative independence of the MUI from an international perspective, as well as to provide a comparative overview with similar institutions in other countries. This research is a normative legal study or doctrinal legal research. The research approaches used are comparative and legislative approaches. The data collection technique used is literature study. The data is analyzed using qualitative methods and prescriptive analysis data analysis techniques. The results of the study show that the MUI has a high level of independence, because its diversified funding keeps it from being totally dependent on one external actor, which helps minimize power imbalances. Factors that influence the MUI in issuing fatwas include its relationship with the government, public expectations, and the organization's internal dynamics. In addition, changes in MUI fatwas are influenced by developments in science, technology, and social conditions, which have implications for changes in 'illat and the disappearance of the element of necessity (ḍarūrah), thus requiring adjustments to fatwas without deviating from the framework of maqashid syari'ah. It is recommended that the MUI continue to strengthen its independence, particularly in terms of funding. Efforts to maintain diversity in funding sources should be sustained so that the MUI does not become dependent on any single party. It is also recommended that the government continue to regard the MUI as a strategic partner that retains its freedom in carrying out its religious functions. Keywords: Indonesian Ulama Council, Independence, Fatwa Changes.