Electronic Theses and Dissertation

Dinamika pembentukan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kotan Layak Anak di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan KLA menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya legitimasi regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat dukungan dari sebagian masyarakat, implementasi program masih belum mampu memenuhi indikator Kota Layak Anak yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan komitmen politik, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, serta penyediaan anggaran yang memadai diperlukan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Pidie sebagai Kota Layak Anak

Kata Kunci: Kota Layak Anak, formulasi kebijakan, perlindungan anak, Kabupaten Pidie

The dynamics of establishing the Child-Friendly City (KLA) Program in Pidie District, which is motivated by the high incidence of violence against children and the suboptimal fulfillment of children’s rights. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The objective is to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Child-Friendly City program in Pidie District. The findings reveal that the process of establishing the program faces several challenges, such as limited budget allocation, weak inter-agency coordination, insufficient regulatory legitimacy, and low community participation. Although there is partial support from the community, the implementation of the program has not yet succeeded in meeting the established Child-Friendly City indicators. This condition reflects a gap between policy formulation and practical implementation. The study concludes that strengthening political commitment, improving stakeholder coordination, and ensuring adequate budget provision are essential to accelerate the realization of Pidie District as a Child-Friendly City. Keyword: Child-Friendly District, policy formulation, child protection, Pidie District