Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DINAMIKA DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM PIDIE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025

Putri Balqis

Dinamika pembentukan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kotan Layak Anak di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANG…

ELIZA AULIA

Lapangan Merdeka Binjai menghadapi permasalahan akibat menjamurnya PKL yang mengganggu tata kota. Meski pemerintah telah mengatur penataan, implementasinya terkendala resistensi PKL, lemahnya koordinasi dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan hambatan pemerintah Kota Binjai dalam mengimplementasi kebijakan pembinaan PKL di Lapangan Merdeka dari aspek politik. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGELOLAAN PEMBUANGAN AKHIR…

IRFAN TUAH

ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa dari aktivitas manusia dan proses alam dalam bentuk padat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memiliki peran krusial dalam proses pengelolaan sampah, bertujuan untuk mengolah sampah secara aman dan ramah lingkungan. Namun, pengelolaan TPA yang kurang tepat dapat menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertu…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KABUPA…

Mu ammar Rusli

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 47, ayat (1) menyatakan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana bagi Masyarakat kawasan rawan bencana. Kabupaten Aceh Besar merupakan Kabupaten dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) tertinggi di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kabupaten Aceh Besar serta hambatan dalam implementasinya. Penelitian …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (SUA…

Firman Ilmi

FIRMAN ILMI, 2017 ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Suatu Kajian Tentang Program Model Gampong Sehat di Gampong Neusu Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xvi, 73), pp., bibl., app. (Dr. Dahlan, SH,. M.Hum,. M.Kn) Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebut…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

T.Ridwansyah

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan …


    SERVICES DESK