Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pada Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Dan pada Pasal 64 ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Namun, dalam kenyataannya penerapan aturan tersebut belum efektif.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang mengganggu fungsi jalan, serta untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang mengganggu fungsi jalan.

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan (field research) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek dan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Serta melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah hukum.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diantaranya adalah sosialisasi dan pembinaan, melakukan penertiban secara berkala, melakukan pengawasan dan penindakan, serta pemberian sanksi bagi pelanggar. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan tersebut adalah kurangnya personil Dishub dalam melakukan penertiban dan pengawasan, masih minimnya tingkat kepatuhan juru parkir terhadap peraturan yang ada, serta pemberian sanksi yang kurang tegas.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dapat memberikan sanksi tegas dan penertiban secara keseluruhan terhadap juru parkir liar agar terciptanya lingkungan yang tertib dan rapi.

Article 12 paragraph (1) of Law No. 38 of 2004 concerning Roads provides that “any person is prohibited from engaging in any act that results in the disruption of road functions within the road utility space.” Criminal sanctions for violations are regulated in Article 63 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) of Law No. 38 of 2004 concerning Roads. Article 63 paragraph (1) stipulates that “any person who intentionally engages in activities that result in the disruption of road functions within the road utility space shall be subject to imprisonment for a maximum period of eighteen (18) months or a fine of up to Rp 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah).” Meanwhile, Article 64 paragraph (1) states that “any person whose negligence results in the disruption of road functions within the road utility space shall be subject to imprisonment for a maximum period of three (3) months or a fine of up to Rp 300,000,000.00 (three hundred million rupiah).” However, in practice, the implementation of these provisions has not been effective. The purpose of this thesis is to explain the legal enforcement efforts against illegal parking attendants who obstruct road functions, and to describe the obstacles encountered in the process of enforcing the law against such illegal parking attendants. The data for this thesis were obtained through field research, namely by collecting data through direct observation at the relevant institutions and conducting interviews with respondents and informants, as well as through library research. The library research was conducted by reviewing books, statutory regulations, and legal scholarly works. The research findings indicate that the legal enforcement measures undertaken by the Banda Aceh City Transportation Agency include socialization and guidance, periodic enforcement operations, supervision and prosecution, as well as the imposition of sanctions on violators. The obstacles encountered in the enforcement process include the limited number of Transportation Agency personnel available to conduct supervision and enforcement, the low level of compliance among parking attendants with the applicable regulations, and the lack of strict sanctions. It is recommended that law enforcement officers within the Banda Aceh City Transportation Agency impose stricter sanctions and conduct comprehensive enforcement against illegal parking attendants in order to create an orderly and well-organized environment.