Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Kenyataanya, masih banyaknya masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin dari pihak berwenang khusunya di Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab kepemilikan senjata api tanpa izin menurut pandangan aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan dan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab kepemilikan senjata api tanpa izin disebabkan oleh rasa tidak aman secara pribadi, sulitnya proses perizinan senjata api, kurangnya pemahaman terhadap hukum, pengaruh sosial dan jaringan peredaran senjata serta faktor emosional dan status sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan didasarkan pada sikap kooperatif terdakwa, keterbukaan selama persidangan, penyesalan atas perbuatan, kondisi keluarga, usia muda serta ketidaksesuaian UU No. 12 Tahun 1951 dengan kondisi saat ini. Upaya penanggulangan dilakukan memalui pendeketan represif, yaitu pengawasan distribusi senjata api dan pendeketan preventif melalui edukasi hukum serta pembaruan regulasi.
Disarankan agar Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata tanpa izin. Disarankan agar Hakim menyesuaikan penafsiran hukum dengan perkembangan masyarakat. Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan intelijen serta membentuk tim khusus untuk menelusui peredaraan senjata illegal.

Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning Amendments to the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) and the former Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1948 explains that "Anyone who without the right to bring into Indonesia, makes, receives, tries to obtain, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses a firearm, ammunition or explosive material is punished with a maximum prison sentence of twenty years." In reality, there are still many people who own firearms without permission from the authorities, especially in the city of Banda Aceh. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause the ownership of firearms without a permit according to the views of law enforcement officers in the jurisdiction of the Banda Aceh District Court, the judge's considerations in issuing relatively light sentences and the efforts of law enforcement officers in overcoming the crime of possession of firearms without a permit. This research is empirical and juridical in nature, examining applicable legal provisions and the realities of society. Data were obtained through library research and fieldwork. The data were analyzed using a qualitative approach. Based on the research results, it was found that factors contributing to unauthorized firearm ownership include personal insecurity, the difficulty of obtaining a firearms permit, a lack of understanding of the law, social influences and arms distribution networks, as well as emotional factors and social status. The judge's considerations in issuing a relatively light sentence were based on the defendant's cooperative attitude, openness during the trial, remorse for his actions, family circumstances, young age, and the inconsistency of Law No. 12 of 1951 with current conditions. Mitigation efforts are carried out through a repressive approach, namely monitoring the distribution of firearms, and a preventive approach through legal education and regulatory reform. It is recommended that the Banda Aceh District Court conduct legal counseling for the community on the dangers and legal consequences of unauthorized firearm ownership. Judges are advised to adapt their legal interpretation to societal developments. It is recommended that law enforcement officers increase intelligence and form special teams to investigate the circulation of illegal weapons.