Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA, 2025 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (vi,51) pp., bibl.

Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan tanpa hak dan menetapkan sistem pemidanaan ganda (pidana & rehabilitasi). Di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pembinaan narapidana yang terstruktur, Namun pada kenyataannya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh belum efektif dilakukan, program Rehab medis juga tidak terlaksana dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan hambatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana penyalahguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Data primer yang didapatkan dari lapangan dipadukan dengan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh bertujuan membentuk warga negara yang baik melalui kegiatan keagamaan, jasmani, dan keterampilan. Pembinaan keagamaan seperti mengaji dan shalat memperkuat keimanan, pembinaan jasmani melalui olahraga menjaga kebugaran, serta pelatihan keterampilan dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bekal kembali ke masyarakat. Hambatan yang dialami dalam Pembinaan Penyalahguna narkotika mencakup program pembinaan yang tidak membedakan jenis kasus, kekurangan sarana dan prasarana, serta kelebihan kapasitas narapidana.
Disarankan agar Lapas Kelas IIA Banda Aceh terus melaksanakan kegiatan yang menampung aspirasi narapidana melalui kotak kritik dan saran untuk menciptakan komunikasi yang baik dan suasana kondusif. Selain itu, pembinaan intelektual perlu ditingkatkan melalui program-program khusus dengan dukungan pemerintah. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan juga perlu segera ditangani, termasuk dengan menambah jumlah petugas guna menjalankan pembinaan secara efektif sesuai kasus dan klasifikasi narapidana.

Tidak Tersedia Deskripsi