Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

Mohamad Hasan; Faisal A. Rani; Mahdi Syahbandir; M. Gussyah

Pengaturan mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pendanaan operasional TNI, khususnya dari markas menuju lokasi perbantuan. Selama ini, biaya operasional tersebut ditanggung oleh TNI melalui dana rutin internal, meskipun dana tersebut sejatinya tidak dialokasikan untuk mendukung kegiatan perbantuan kepada Polri. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian alokasi anggaran dan dapat memengaruhi optimalisasi peran TNI dalam mendukung tugas Polri.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada Polri di Indonesia, Implementasi oprasional dan prosedur anggaran perbantukan TNI Kepada Polri di Indonesia, Konsep idel pengaturan tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam memperbaiki sistem pendanaan dan oprasional.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penggunaan kedua metode ini dikarenakan selain mengkaji Tentang tugas perbantuan TNI kepada Polri juga pengaturan tentang dana oprasional yang selama ini di tanggulangi oleh TNI dengan dana rutin TNI. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan melakukan kajian terhadap literatur yang terdapat di perpustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yakni UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menafsirkan data yang diperoleh dari perpustakaan dan Peraturan- peraturan tentang Perbantuan TNI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tugas perbantuan TNI kepada Polri di Indonesia diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dalam tugasnya membantu Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41, memberikan kewenangan kepada Polri untuk meminta bantuan TNI dalam pelaksanaan tugas keamanan. Implementasi operasional dan prosedur anggaran perbantuan TNI kepada Polri di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait dengan ketidakjelasan pengaturan dana untuk
biaya operasional TNI, seperti bahan bakar dan logistik yang diperlukan untuk pergerakan personel dan peralatan dari markas menuju lokasi perbantuan. Biaya ini ditanggung oleh TNI menggunakan anggaran rutin yang seharusnya dialokasikan untuk operasional internal TNI, yang mengakibatkan gangguan pada alokasi anggaran untuk tugas pokok TNI. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan personel TNI dan dapat mempengaruhi moral serta efektivitas pelaksanaan tugas mereka.. Konsep ideal pengaturan tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam memperbaiki sistem pendanaan dan operasional adalah dengan merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara spesifik tentang alokasi dan pengelolaan dana perbantuan. Peraturan ini akan memisahkan anggaran rutin TNI dari dana yang diperlukan untuk mendukung perbantuan kepada Polri, sehingga TNI tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran internalnya untuk biaya operasional tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas, TNI akan dapat mengelola dana perbantuan secara lebih efektif dan efisien, mempercepat pelaksanaan perbantuan, dan memperkuat kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.".
Disarankan agar pihak yang berwenang segera menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara khusus mengenai perbantuan TNI kepada Polri, termasuk alokasi dana dan prosedur operasionalnya. Penyusunan PP ini dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di lapangan dan pengelolaan anggaran yang efektif. Dengan adanya PP yang jelas dan spesifik, kerjasama antara TNI dan Polri dapat berjalan dengan lebih efisien dan responsif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Tugas Perbantuan, TNI, POLRI

ABSTRACT PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI Mohamad Hasan*, Faisal A. Rani **, Mahdi Syahbandir ***, M. Gaussyah **** Regulations regarding TNI assistance to the Police in the implementation of Military Operations Other Than War (OMSP) currently do not have regulations that specifically regulate TNI operational funding, especially from headquarters to assistance locations. So far, these operational costs have been borne by the TNI through internal routine funds, although these funds are not actually allocated to support assistance activities to the National Police. This condition creates the potential for budget allocation discrepancies and can affect the optimization of the TNI's role in supporting the Polri's duties. The research aims to analyze the regulations regarding TNI assistance to the Polri in Indonesia, operational implementation and budget procedures for TNI assistance to the Polri in Indonesia, the ideal concept for regulating TNI assistance to the Polri in improving the funding and operational systems. The research methods used in this research are normative legal research methods and empirical legal research. The use of these two methods is because apart from studying the task of assisting the TNI to the Polri, it also regulates operational funds which have been handled by the TNI with routine TNI funds. The research approaches used are the statutory regulations approach, conceptual approach and case approach. Data collection techniques were carried out through interviews and conducting a study of the literature in the library. The legal material used is primary legal material, namely Law Number 34 of 2004 concerning the Main Duties of the TNI. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data systematically and interpreting data obtained from the library and regulations regarding TNI Assistance. The results of the research show that the regulation of the task of assisting the TNI to the Polri in Indonesia is regulated in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, specifically Article 7 paragraph (2), which states that the TNI carries out Military Operations Other Than War (OMSP), including in its duties assisting the Polri to maintain security and public order. In addition, Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Article 41, gives the Police the authority to request assistance from the TNI in carrying out security duties. The operational implementation and budget procedures for TNI assistance to the National Police in Indonesia currently still face significant obstacles, especially related to unclear funding arrangements for TNI operational costs, such as fuel and logistics required for the movement of personnel and equipment from headquarters to assistance locations. These costs were borne by the TNI using the routine budget which should have been allocated for the TNI's internal operations, which resulted in disruption to the budget allocation for the TNI's main tasks. This discrepancy has the potential to cause dissatisfaction among TNI personnel and can affect morale and the effectiveness of carrying out their duties. The ideal concept for regulating TNI assistance tasks to the Police in improving the funding and operational system is to formulate a Government Regulation (PP) which specifically regulates the allocation and management of assistance funds. This regulation will separate the TNI's routine budget from the funds needed to support assistance to the Police, so that the TNI no longer needs to allocate its internal budget for these operational costs. With clear arrangements, the TNI will be able to manage assistance funds more effectively and efficiently, speed up the implementation of assistance, and strengthen cooperation between the and Polri in maintaining security and public order. It is recommended that the competent authorities immediately prepare and enact a Government Regulation (PP) which specifically regulates assistance from the TNI to the Polri, including the allocation of funds and operational procedures. The preparation of this PP involved the Ministry of Defense, Ministry of Finance and the Police to ensure compliance with needs in the field and effective budget management. With a clear and specific PP, cooperation between the TNI and Polri can run more efficiently and responsively in maintaining security and public order. Keywords: Assistance Duties, TNI, POLRI