Electronic Theses and Dissertation

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak adanya klausul stabilisasi dan ketentuan payung hukum internasional yang merusak kepercayaan investor terhadap kepastian hukum jangka panjang.
Masalah penelitian utama terletak pada rendahnya realisasi target investasi FDI di Nusantara dibandingkan dengan tujuan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan Otorita IKN, serta ketidakpastian regulasi dan perlindungan hukum bagi investor yang dapat menimbulkan risiko operasional dan finansial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 29/2024 telah memberikan insentif dan perlindungan yang memadai untuk menarik modal asing sekaligus mengurangi risiko investasi di IKN, dengan fokus khusus pada kebutuhan klausul stabilisasi dan payung dalam kerangka hukum investasi.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, memanfaatkan bahan hukum primer termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian internasional, serta bahan sekunder dari jurnal, buku, dan studi komparatif. Analisis ini didukung oleh kerangka evaluasi kebijakan publik OECD untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, kemampuan adaptasi, dan keberlanjutan peraturan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah No. 29/2024 meningkatkan beberapa aspek perizinan dan insentif, kurangnya klausul stabilisasi dan payung menciptakan kerentanan terhadap perubahan peraturan dan pelanggaran kontrak pemerintah. Kesenjangan dalam realisasi FDI yang stagnan menunjukkan bahwa kepercayaan investor belum sepenuhnya pulih. Sebagai rekomendasi, peraturan Nusantara perlu memasukkan klausul stabilisasi dan payung, memperjelas durasi dan cakupan insentif, serta memperkuat harmonisasi kewenangan untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya saing global IKN.

The relocation of Indonesia's national capital to Nusantara represents Indonesia's ambition to drive sustainable growth and reduce development disparities, requiring substantial capital injection from both domestic and foreign investors within a clear legal framework. Despite existing regulations such as Government Regulation No. 12/2023 and its amendment Government Regulation No. 29/2024, as well as major reforms through the Job Creation Omnibus Law, normative gaps remain particularly the absence of stabilization clauses and international legal umbrella provisions which undermine investor confidence in long-term legal certainty. The main research problem lies in the low realization of FDI investment targets in Nusantara compared to objectives, overlapping authorities between the central government and the IKN Authority, as well as regulatory uncertainty and legal protection for investors that can create operational and financial risks. This research aims to analyze the extent to which Government Regulation No. 12/2023 and Government Regulation No. 29/2024 have provided adequate incentives and protection to attract foreign capital while reducing investment risks in IKN, with particular focus on the need for stabilization and umbrella clauses in the investment legal framework. The research method employs normative legal research with a comparative approach, utilizing primary legal materials including laws, government regulations, and international agreements, as well as secondary materials from journals, books, and comparative studies. The analysis is supported by the OECD public policy evaluation framework to assess the effectiveness, efficiency, impact, adaptability, and sustainability of regulations. Research findings indicate that although Government Regulation No. 29/2024 improves several aspects of licensing and incentives, the lack of stabilization and umbrella clauses creates vulnerabilities to regulatory changes and government contract breaches. The disparity in stagnant FDI realization indicates that investor confidence has not fully recovered. As recommendations, Nusantara regulations need to incorporate stabilization and umbrella clauses, clarify the duration and scope of incentives, and strengthen authority harmonization to enhance legal certainty and IKN's global competitiveness.