Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SEXUAL DEEPFAKE CRIMES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA'S AND SOUTH KOREA…

Farhan Nabil Ahmad

Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana deepfake seksual dalam hukum Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, analisis difokuskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, di Korea Selatan, penelitian ini menelaah Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes beserta perubahan-perubahan yang terkait. Penelitian ini bertuju…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PENER…

Teuku Maulana

Perlindungan hukum terhadap disabilitas masih menjadi permasalahan khusus di Indonesia. Dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mewajibkan pihak pengelola bandar udara dan penyedia jasa penerbangan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan khusus kepada penyandang disabilitas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Pasal 24 angka 24 telah menghilangkan kewajiban penyediaan aksesibilitas pada penerbangan yang sebelumnya diwajibkan ak…

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ON…

Rusnan Dinata

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH KABUPATEN ACEH BARAT Rusnan Dinata * Mohd. Din ** Teuku Saiful *** ABSTRAK Penelitian ini dilatari oleh maraknya praktik judi online di Kabupaten Aceh Barat yang semakin mengkhawatirkan karena mengancam tatanan sosial, melemahkan moralitas masyarakat, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 6 T…

LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…

INTAN MAULIDA

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…

PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH) BERDASARKAN QANUN DA…

NANDA RISKI TANTAWI

ABSTRAK NANDA RISKI TANTAWI, 2024 PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH) BERDASARKAN QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vii, 54 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag., LL.M Konflik bersenjata yang terjadi hampir 30 tahun antara GAM dan TNI mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi korban maupun pelaku itu sendiri maka dari itu Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merupakan langk…

LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FEMICIDE IN INDONESIA AND COSTA RICA

AZZURA ZAIFA SALSABILLA

Di Indonesia, tingkat pembunuhan perempuan masih berfluktuasi dan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan hukum dan dokumentasi femisida yang komprehensif di Indonesia. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Rekomendasi Umum Nomor 35 dari CEDAW mengamanatkan negara peserta untuk memerangi segala bentuk kekerasan berbasis gender terhad…

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI ACEH

M. Dhuhar Trinanda

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum…

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL MELALUI METODE CASH ON DELIV…

Hafiz Maulana

Pasal 1457 KUH Perdata, menyatakan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemajuan tekhnologi menyebabkan transaksi jual beli dapat dilakukan secara online yang disebut transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU ITE) yang sudah mengalami dua kali perubahan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU …

THE URGENCY FOR NATIONAL COMPANIES TO CONSTRUCT ANTI-SEXUAL VIOLENCE POLICY A…

MIFTAH MARDHATILLAH MUKAMMIL

Kekerasan dan pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi lanskap kompleks perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan seksual di perusahaan-perusahaan Indonesia melalui implementasi Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual. Artikel ini menguraikan kerangka legislatif yang ada, menekankan keterbatasannya dan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang komprehensif. Diskusi ini menyoroti celah dalam ketentuan hukum saat ini, terutama terkait dengan bentuk pelece…


    SERVICES DESK