Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Pasar Seutui pelaku usaha ayam potong tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga ayam potong sehingga tidak semua konsumen mendapatkan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai harga ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen, serta menjelaskan hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ialah untuk memperoleh data primer, yaitu wawancara responden. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dapat disimpulkan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label harga oleh pedagang ayam potong di Pasar Seutui Kota Banda Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengetahuan pelaksanaan kewajiban pencantuman label harga oleh pelaku usaha pedagang ayam potong di Pasar Seutui Kota Banda Aceh sangat kurang. Adapun hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, di antaranya adalah fluktuasi harga, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, keterbatasan sarana prasarana, kuatnya budaya pasar tradisional, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan formal pelaku usaha pedagang ayam potong Pasar Seutui. Disarankan kepada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas, disarankan kepada pelaku usaha untuk menambah pengetahuan kewajibannya berdasarkan UUPK, disarankan bagi pemerintah agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha pedagang ayam potong dan konsumen di Pasar Seutui.

Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that "consumers have the right to obtain correct, clear, and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services." However, in reality, poultry meat traders at Seutui Market do not provide clear information regarding the price of chicken meat, resulting in consumers not fully receiving their rights. This study aims to explain the implementation of business actors in providing information on prices from the perspective of consumer protection law, as well as to identify the obstacles faced by business actors in fulfilling their obligations. The method used in this research is empirical juridical. Data was obtained through field research and library research. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents, while library research was conducted to collect secondary data by reviewing books and legislation related to the research problem. Based on the results, it can be concluded that the implementation of the obligation to provide price labels by poultry meat traders at Seutui Market, Banda Aceh, has not been carried out properly. The level of knowledge regarding the obligation to provide price labels among traders is very low. The obstacles encountered include both internal and external factors, such as price fluctuations, limited legal awareness, lack of facilities and infrastructure, the strong influence of traditional market culture, weak supervision and law enforcement, and the generally low level of formal education among the traders. It is recommended that consumers become smart consumers, that business actors increase their understanding of their obligations under the Consumer Protection Law, and that the government conduct socialization and education efforts for both traders and consumers at Seutui Market.