Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Teuku Amara
Bittaqwa,
2025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PT. RAJA
MARGA ATAS PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH
KELAPA SAWIT (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Negeri
Suka Makmue Nagan Raya)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 52) tabl.,bibl.,app.
Nurhafifah, S.H., M.Hum
Pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu
permasalahan serius yang mengancam kelestarian alam dan kesehatan masyarakat.
Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, kasus pencemaran sungai yang diduga
disebabkan oleh limbah kelapa sawit milik PT. Raja Marga menjadi sorotan karena
menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Limbah cair yang dibuang ke
badan sungai tanpa pengelolaan yang memadai mengakibatkan kerusakan
ekosistem perairan serta merugikan masyarakat sekitar yang menggantungkan
hidupnya pada sumber daya air tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan dampak dari pencemaran
lingkungan akibat limbah sawit milik PT. Raja Marga, pertanggung jawaban pidana
PT. Raja Marga terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat dan
hambatan penyelesaian pertanggung jawaban PT. Raja Marga kepada masyarakat
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang
diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui
penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan sedangkan
data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustaan dengan cara kajian literatur
dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan oleh PT. Raja
Marga merusak air, tanah, dan udara di Desa Kuta Tinggi. Limbah sawit melebihi
baku mutu mencemari sungai, meski sudah ada IPAL namun tidak dikelola optimal.
Ini menunjukkan kelalaian perusahaan dan lemahnya pengawasan. PT. Raja Marga
diduga melanggar Pasal 98, 99, 100, 104, dan 114 UUPPLH. Meski sudah disanksi
administratif, belum ada proses pidana. Jika terbukti ada kesengajaan atau kelalaian,
perusahaan dan pengurusnya bisa dijerat hukum pidana. Hambatan utama
penyelesaian kasus ini adalah ketimpangan antara perusahaan dan masyarakat.
Masyarakat lemah secara ekonomi, hukum, dan informasi. Tanpa bantuan pihak
ketiga seperti LSM atau pemerintah, masyarakat sulit memperoleh keadilan.
Disarankan PT. Raja Marga untuk memperbaiki sistem pengelolaan
limbahnya melalui instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang sesuai standar,
serta memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kerusakan yang ditimbulkan.
Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas institusi lingkungan dan sosialisasi
berkelanjutan guna mendorong kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tidak Tersedia Deskripsi