Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses komunikasi, dan membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya tindak pidana phishing. Kejahatan dilakukan melalui aplikasi Package Kit (APK), menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Di Indonesia, landasan hukum untuk penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice diatur dalam peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, salah satunya untuk tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun. Dalam praktiknya, Polda Aceh menerapkan mekanisme ini pada kasus phishing yang ancaman hukumannya melebihi batas tersebut, sehingga menimbulkan diskrepansi antara regulasi dan implementasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana phishing yang dilakukan melalui Aplikasi Package Kit (APK) diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, serta untuk mengevaluasi penerapan restorative justice dalam kasus phishing yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan realitas di lapangan. Kajian penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari wawancara dengan aparat penegak hukum, yakni kepolisian serta korban yang pernah terlibat dalam kasus phising. Sumber sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, peraturan perundang- undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan observasi lapangan, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif


Mahasiswa
Dosen Pembimbing Utama



untuk menggambarkan temuan penelitian dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana phising dapat diselesaikan melalui restorative justice meskipun ancaman hukuman lebih dari lima tahun, penerapan Restorative Justice hanya dapat dilakukan pada tataran proses, tanpa menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Proses mediasi antara korban dan pelaku tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan kejahatan yang dilakukan. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana phishing di wilayah hukum Polda Aceh tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan menyimpang dari prinsip fundamental keadilan restoratif. Pelanggaran prosedural tersebut mencakup: (1) Pelaku tidak dihadirkan dalam proses mediasi; (2) Tidak ada pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pelaku; dan (3) Pemulihan kerugian korban tidak dilakukan oleh pelaku, melainkan diganti sebagian oleh pihak ketiga (bank), yang bertentangan dengan prinsip dasar restorative justice yang menekankan keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan secara menyeluruh. Selain itu, ketidaktahuan korban tentang mekanisme restorative justice dan tidak adanya batasan nilai kerugian dalam regulasi membuka celah untuk penyalahgunaan restorative justice sebagai alat untuk menghindari pemidanaan.
Disarankan kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, memperjelas batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian. Proses penerapan restorative justice oleh Kepolisian Daerah Aceh diharapkan kedepan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan konsep dan prosedur, serta menghindari pelanggaran prosedural. Salah satu prasyarat penting adalah terpenuhinya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat korban, pelaku, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tercapai secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Phising, Aplikasi Package Kit, Perlindungan Hukum.

The advancement of information technology has facilitated communication access and opened opportunities for cybercrimes, one of which is phishing. This crime is committed through Package Kit (APK) applications, causing significant material losses for the victims and creating public distress. Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that focuses on restoring the relationship between the perpetrator, the victim, and society through peaceful resolution. In Indonesia, the legal foundation for resolving criminal cases through restorative justice is regulated by Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the handling of criminal cases based on restorative justice, particularly for minor offenses with a penalty of less than five years' imprisonment. In practice, the Aceh Regional Police (Polda Aceh) have implemented this mechanism in phishing cases where the punishment exceeds the limit, creating a discrepancy between the regulation and its implementation. This study aims to analyze phishing offenses committed through Package Kit (APK) applications resolved through the restorative justice mechanism and to evaluate the implementation of restorative justice in phishing cases in the jurisdiction of the Aceh Regional Police. The research method used is empirical juridical, which examines applicable legal provisions and compares them with reality on the ground. The research uses a qualitative approach, which is a study that investigates the quality of relationships, activities, situations, or various materials. The data in this study are obtained from primary and secondary sources. Primary sources consist of interviews with law enforcement officers, particularly the police, and victims involved in phishing cases. Secondary sources include legal literature, journals, and regulations. Data collection techniques involve structured interviews and field observations, while data analysis is conducted descriptively and qualitatively to describe research findings with reference to relevant legal theories. Student Chairman of Supervising Committee Chairman of Supervising Committee The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in handling phishing criminal cases can be resolved through restorative justice even if the penalty exceeds five years. However, the implementation of restorative justice is only possible at the procedural level, without eliminating the criminal act committed by the perpetrator. The mediation process between the victim and the perpetrator does not erase the criminal responsibility and the crime committed. The application of restorative justice to phishing crimes in the jurisdiction of the Aceh Regional Police does not comply with the procedures set out in Police Regulation No. 8 of 2021 and deviates from the fundamental principles of restorative justice. Procedural violations include: (1) the perpetrator was not present during the mediation process; (2) no admission of guilt or apology from the perpetrator; and (3) victim compensation was not made by the perpetrator but instead partially replaced by a third party (the bank), which contradicts the basic principles of restorative justice that emphasize active involvement of the perpetrator, victim, and society for a comprehensive restoration. Additionally, the victim's lack of understanding of the restorative justice mechanism and the absence of a loss threshold in the regulation opens the possibility of misuse of restorative justice as a means to avoid punishment. It is recommended that the Head of the Indonesian National Police clarify the types of criminal offenses that can be resolved through the restorative justice approach as outlined in the Police Regulation. The implementation of restorative justice by the Aceh Regional Police should be carried out consistently in accordance with the concept and procedures, and avoid procedural violations. An important prerequisite is the active participation of all parties involved— victims, perpetrators, and the community—in the resolution process, to ensure that restorative justice is achieved comprehensively and can be accountable. Keywords: Restorative Justice, Phishing Crimes, Application Package Kit, Legal Protection.