Electronic Theses and Dissertation

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pembayaran digital, ketentuan ini menjadi dasar konstruksi dan perlindungan hukum terhadap maraknya kerugian yang timbul dari penggunaan e-wallet seperti DANA terkait risiko kebocoran data pribadi, transaksi ilegal dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pembayaran atau ganti rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum bagi pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik serta mekanisme penyelesaian terhadap kerugian dalam penggunaan aplikasi DANA sebagai alat transaksi elektronik melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu memadukan penelitian lapangan sebagai data primer melalui wawancara dengan responden dan informan bersama pihak terkait dengan kajian kepustakaan (penelitian perpustakaan) dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik masih lemah, masih terdapat celah dalam pengawasan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Sementara perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik masih belum maksimal dilihat dari banyaknya penemuan kasus kebocoran data, transaksi tidak sah, dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Mekanisme penyelesaian terhadap kerugian dalam penggunaan aplikasi DANA sebagai alat transaksi melalui ketentuan hukum yang berlaku belum berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan seperti tidak transparannya proses penyelesaian dan lemahnya sistem hukum yang mengatur secara spesifik ketentuan pemberian kompensasi atau ganti rugi elektronik dalam penggunaan e-wallet.

Disarankan agar Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan memperjelas standar teknis serta tanggung jawab hukum penyelenggara pembayaran digital dengan regulasi yang sesuai perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen layanan pembayaran digital melalui peraturan teknis yang mencakup perlindungan data, transparansi, dan kompensasi hak. Perlu adanya lembaga pengaduan khusus fintech yang terintegrasi dengan kewenangan mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berpihak pada konsumen.

Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that business actors are obliged to provide compensation for losses suffered by consumers due to the consumption of goods and/or services produced. In the context of digital payments, this provision forms the legal foundation for the construction and protection against the rising number of losses incurred from the use of e-wallets such as DANA, particularly in relation to risks of personal data breaches, illegal transactions, and the lack of clarity regarding payment or compensation mechanisms. This research aims to examine the legal framework for users of the DANA application as a payment instrument in electronic transactions, the legal protection afforded to DANA users in such transactions, and the mechanism for resolving losses incurred from the use of DANA as an electronic payment tool, based on prevailing legal provisions. The research method employed is an empirical juridical approach, which combines field research as primary data—through interviews with respondents, informants, and related parties—with literature review (library research) from secondary data sources such as legislation, books, and other legal literature. The research findings indicate that the legal construction for DANA application users as a payment tool in electronic transactions remains weak, with existing gaps in oversight and legal certainty for victims. Furthermore, the legal protection for DANA users is yet to be fully effective, as evidenced by numerous cases of data breaches, unauthorized transactions, and the general lack of consumer awareness regarding their rights. The mechanism for resolving losses arising from the use of the DANA application, through existing legal provisions, is not yet functioning effectively. Obstacles remain, such as the lack of transparency in the resolution process and weaknesses in the legal system, particularly regarding specific regulations governing compensation or electronic restitution in e-wallet usage. It is recommended that the Government and Bank Indonesia strengthen oversight and clarify technical standards and the legal responsibilities of digital payment providers through regulations that align with technological developments. The Government should enhance consumer protection regulations for digital payment services through technical provisions that cover data protection, transparency, and compensation rights. Additionally, there is a need for a dedicated fintech complaint institution, integrated with mediation or arbitration authority, to facilitate swift, simple, and consumer-oriented dispute resolution.