Electronic Theses and Dissertation

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya eksekusi putusan pembagian harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan masing-masing janda atau duda cerai hidup berhak seperdua bagian dari harta bersama, sulit bahkan tidak dapat dilakukan karena adanya gugatan perlawanan (partij verzet) oleh tereksekusi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan diajukannya partij verzet dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk menjelaskan akibat hukum diajukannya partij verzet dalam perkara pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif empiris yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor atau alasan-alasan diajukannya partij verzet terhadap eksekusi putusan pembagian harta bersama adalah ketidaksetujuan tereksekusi terhadap putusan pembagian harta bersama, objek eksekusi sebagai harta bawaan, objek eksekusi belum bisa dikategorikan sebagai harta bersama, penundaan pelaksanaan eksekusi, dan adanya kesalahan penyitaan. Dengan adanya gugatan partij verzet, eksekusi putusan pembagian harta bersama menjadi tertunda dan pemohon eksekusi tertunda.

Disarankan bagi pelawan yang mengajukan gugatan partij verzet terhadap eksekusi putusan harus mengerti dan paham bahwa adanya finalitas putusan hukum. Pelawan harus mengerti adanya putusan kasasi telah menyatakan suatu sengketa perdata berkekuatan hukum tetap dan eksekusi tetap dapat dilakukan walaupun pelawan kembali mengajukan perlawanan dan bagi pengadilan yang menangani perkara partij verzet harus cermat dan teliti serta mempelajari putusan pembagian harta bersama yang menjadi objek perlawanan dari gugatan partij verzet agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih dalam satu ruang lingkup pengadilan sehingga asas kepastian hukum dapat tercapai bagi pihak manapun.

Article 97 of the Compilation of Islamic Law stipulates that widows or widowers are each entitled to half of the joint property unless otherwise specified in the marriage agreement. In practice, the enforcement of a final and binding court decision on the division of joint property, which states that each widow or widower is entitled to half of the joint property, is difficult or even impossible to carry out due to a counterclaim (partij verzet) filed by the party subject to enforcement. The purpose of this thesis is to explain the factors that cause the filing of a partij verzet in cases of joint property division and to explain the legal consequences of filing a partij verzet in cases of joint property division at the Banda Aceh Sharia Court. This research is a normative-empirical legal study conducted by examining the implementation of positive legal provisions and written documents in specific legal events that occurred. The research data was obtained through literature review and field research, which was then analyzed using a qualitative approach. Based on the research findings, it was found that the factors or reasons for filing a partij verzet against the execution of the joint property division decision are the disagreement of the party subject to execution with the joint property division decision, the execution object being personal property, the execution object not yet being categorized as joint property, the postponement of the execution implementation, and the presence of errors in the seizure. With the filing of a partij verzet, the execution of the joint property division decision is delayed, and the execution petitioner is also delayed. It is recommended that the defendant filing a partij verzet against the execution of the decision should understand and be aware of the finality of the legal decision. The defendant must understand that the cassation decision has declared a civil dispute to have the force of law and that enforcement may still be carried out even if the defendant files another objection. The court handling the objection must be careful and thorough and study the decision on the division of joint property that is the subject of the objection from the objection lawsuit so that there is no overlapping decision within the same court jurisdiction, thereby the principle of legal certainty is achieved for all parties.