Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman baru dalam penegakan hukum, dengan memperkenalkan konsep keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Kaidah Restoratf didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang berkaitan, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil. Namun dalam kenyataannya masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit, penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian kelapa sawit dan hambatan yang di hadapi oleh Kejaksaan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan langsung.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya kesempatan kerja. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit ialah sebuah alternatif penyelesaian perkara yang sangat relevan, terutama untuk tindak pidana ringan atau dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar. Adapun hambatan, korban perkara adalah perusahaan yang tegas menolak perdamaian, dan persepsi masyarakat terhadap pencurian sebagai kejahatan berat.

Disarankan kepada Kejaksaan Negeri Subulussalam untuk meningkatkan sosialisasi tentang keadilan restoratif, mengoptimalkan peran Rumah Restorative Justice dengan melibatkan tokoh masyarakat, menyediakan sarana mediasi yang memadai, serta mendorong program pembinaan bagi pelaku, guna mewujudkan penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit yang lebih efektif, damai, dan berkeadilan.

Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice provides new guidelines in law enforcement by introducing the concept of restorative justice. According to Article 1(1), Restorative Justice is defined as the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, families of the perpetrator/victim, and other relevant parties, with the aim of achieving a fair resolution. However, in practice, its implementation still faces challenges. The purpose of this thesis is to explain the factors causing palm oil theft crimes, the application of restorative justice in the discontinuation of prosecution for palm oil theft crimes, and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in applying the discontinuation of prosecution based on restorative justice in palm oil theft crimes. The research method used is empirical legal research, which involves analyzing and examining an issue directly, either through interviews or direct observation. The results of this study indicate that the factors causing perpetrators to commit palm oil theft crimes are economic factors, social environment, and lack of employment opportunities. The application of prosecutorial discretion based on restorative justice for palm oil theft crimes is a highly relevant alternative resolution method, particularly for minor offenses or those involving relatively small losses. However, challenges include the victims of the case—companies that firmly reject reconciliation—and the public perception of theft as a serious crime. It is recommended that the Subulussalam District Prosecutor's Office enhance public awareness about restorative justice, optimize the role of the Restorative Justice Center by involving community leaders, provide adequate mediation facilities, and promote rehabilitation programs for offenders, in order to achieve a more effective, peaceful, and just resolution of palm oil theft cases.