Electronic Theses and Dissertation

Aceh sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi selama dua tahun
berturut-turut di tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, tahun
2022 terdapat 135 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 97 kasus. Tingginya angka kasus
pemerkosaan di Aceh adalah persoalan yang juga tanggung jawab dari pemerintah.
Tujuan penelitian ini untuk memahami Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Aceh
juga mengetahui apa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Syariat Islam dalam
menangani tingginya kasus pemerkosaan di Aceh. Fokus penelitian ini adalah
menganalisis Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Aceh dengan menggunakan
teori implementasi kebijakan T.B Smith (idealized policy, target groups, implementing
organization, environmental factors) Metode yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam dalam menangani kasus pemerkosaan
di Aceh masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun kebijakan secara ideal sudah
diatur dalam Qanun, adanya hambatan terutama dalam perlindungan korban dan
pemahaman masyarakat. Di sisi organisasi pelaksana, sudah adanya koordinasi lintas
lembaga. Faktor lingkungan ikut berpengaruh besar. Budaya patriarki, kondisi
ekonomi, dan rendahnya pendidikan masyarakat dinilai membuat kebijakanini belum
berjalan maksimal. Pelaksanaan kebijakan Syariat Islam menangani kasus
pemerkosaan di Aceh masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran,
keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang
valid. Dengan begitu disarankan untuk melakukan kolaborasi antara Pemerintah Aceh
dengan lembaga terkait serta perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
hukum syariat Islam agar dapat memberikan dukungan pada kebijakan yang berlaku.
Kata Kunci: Syariat Islam, Implementasi Kebijakan, Kasus Pemerkosaan.

Aceh has recorded the highest number of rape cases among all provinces in Indonesia for two consecutive years, in 2022 and 2023. In 2021, there were 70 reported cases; in 2022, the number increased to 135 cases; and in 2023, there were 97 cases. The high prevalence of rape cases in Aceh is a serious issue that is also the responsibility of the government. The purpose of this study is to understand the Implementation of Islamic Sharia Policy in Aceh and also to find out what obstacles there are in the Implementation of Islamic Sharia Policy in dealing with the high number of rape cases in Aceh. This study focuses on analyzing the implementation of Islamic Sharia policy in Aceh using T.B. Smith's policy implementation theory, which includes four indicators: idealized policy, target groups, implementing organization, and environmental factors. A qualitative approach was used through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the implementation of Sharia law in addressing rape cases in Aceh still faces many challenges. Although the policy is ideally regulated through the Qanun, obstacles remain particularly in the areas of victim protection and public understanding. On the side of implementing organizations, there has been inter-agency coordination; however, environmental factors play a significant role. Patriarchal culture, economic conditions, and low levels of public education are seen as hindrances to the effective implementation of the policy. Other challenges include limited budgets, a shortage of human resources, and difficulties in collecting valid evidence. Therefore, this study recommends increased collaboration between the Aceh Government and relevant institutions, as well as efforts to raise public awareness and understanding of Islamic law to ensure better support for the implemented policies. Keywords: Islamic Sharia, Policy Implementation, Rape Cases.