Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 3 TAHUN 2021 TEN…

Zacky Al-Kausar

ABSTRAK Pelaksanaan tata tertib dan etika kampus merupakan wujud konkret dari visi universitas sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai. Universitas Syiah Kuala (USK) telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 7 huruf a yang mengatur kewajiban berpakaian sesuai syariat Islam bagi seluruh warga kampus yang beragama Islam. Namun, implementasi aturan ini dalam praktiknya belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal dan konsisten. Permasalahan seperti ketiadaan penga…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS EKOLOGI (TAPE) TERHADA…

SAID MUHAMMAD RADEN FATAH

Provinsi Aceh menetapkan skema kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) pada tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang kriteria dan tata cara pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup. Evaluasi terhadap kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mendorong kinerja ekologis yang nyata, memastikan alokasi anggaran yang diberikan kepada kabupaten/kota didasarkan pada …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KECAMATA…

Nadiratul Ulfa

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Konsumsi zat nutrisi yang tidak mencukupi dianggap sebagai masalah ekologi yang tidak hanya karena kekurangan ketersediaan pangan dan zat gizi tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh kemiskinan, dan sanitasi lingkungan yang buruk ketidaktahuan gizi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi pe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE PT. MIFA BERSAUDARA DALAM IMPLEMENTASI CORPORATE SOC…

RISKI MAHFUD

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pelaksanaan CSR menjadi penting untuk menangani permasalahan sosial, khususnya di wilayah pertambangan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan collaborative governance antara PT. Mifa Bersaudara dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam implementasi CSR layanan kesehatan gratis di Kecamatan Meureubo. Latar belakang dari penelitian ini didasari dari pentingnya sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam me…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA TERHAD…

MUHAMMAD AREIF RAHMATILLAH

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif guna merumuskan program pembangunan desa yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Melalui Musrenbangdes, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Namun masih menghadapi tantangan, terutama karena keterlibatan perempuan relatif rendah sehingga kebutuh…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD ALEIF

ABSTRAK Pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pariwisata merupakan aspek krusial dalam meningkatkan daya saing pariwisata suatu daerah. Di Kota Banda Aceh, meskipun pembangunan sektor pariwisata terus didorong, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan publik dan infrastruktur pariwisata. Akses jalan menuju lokasi wisata Tugu 0 Kilometer rusak dan tergenang air, fasilitas di beberapa tempat wisata yang mengalami kerusakan, sampah yang berserakan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WI…

NAZLI MUHAJIR

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Aceh Selatan memiliki destinasi wisata unggulan yaitu Tapak Tuan Tapa yang menyimpan daya tarik legenda dan panorama alam. Namun, rendahnya jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa pengelolaan dan promosi wisata belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupat…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Ulfa Maghfirah

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan fokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan. Kehadiran PKL yang menggunakan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan sering kali menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan. Meskipun Qanun ini telah merumuskan ketentuan dan sanksi secara tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK