Electronic Theses and Dissertation

Asas lex specialis systematis merupakan prinsip hukum yang menyatakan
bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang
memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai
suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari khusus
yang telah ada. Dalam penegakan hukum di Indonesia, asas ini memainkan peran
penting untuk menerapkan ketentuan pidana khusus yang tepat pada satu
perbuatan pidana/delik pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana yang
khusus, seperti melanggar delik Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang
Lingkungan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, secara bersamaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex specialis
systematis dalam suatu kasus yang memenuhi delik korupsi serta terpenuhi pula
unsur pasal Undang-undang Perkebunan dan Undang-undang Lingkungan yang
secara hirarki peraturan perundang-undangan sama-sama undang-undang pidana
khusus, serta dampaknya terhadap kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif, dengan sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum
tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun penelusuran bahan
hukum melalui media digital, dengan analisis terhadap peraturan perundang
undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.
Hasil penelitian menunjukkan walaupun suatu perbuatan sudah ada aturan
yang mengatur secara khusus, namun bila ada kelima ukuran sebagaimana
diuraikan di atas yaitu terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara akibat dari melawan hukum yang dilakukan pegawai negeri
atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan
penyelengara negara, maka dapat dijerat dengan UU Tipikor, yang berlandaskan
kepada asas asas lex specialis Systematis dan asas lex consumen derogat legi
consumte.
Diperlukan pemahaman yang konsisten dan komprehensif terhadap asas ini
untuk mencegah terjadinya konflik norma dan memberikan kepastian hukum
dalam penanganan tindak pidana kedepan.

The principle of lex specialis systematicis is a legal principle that states that criminal provisions are special if the legislators intend to enforce the criminal provisions as special criminal provisions or will be special from the existing special ones. In law enforcement in Indonesia, this principle plays an important role in applying the right special criminal provisions to a criminal act/criminal offense that violates several special criminal provisions, such as violating the offense of the Plantation Law, the Environmental Law, and the Corruption Law, simultaneously. This study aims to analyze the application of the principle of lex specialis systematicis in a case that meets the offense of corruption and also meets the elements of the articles of the Plantation Law and the Environmental Law which in the hierarchy of laws and regulations are both special criminal laws, as well as their impact on legal certainty and justice in Indonesia. The research method used is the normative juridical research method, with data sources being primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials. The legal material search is carried out by reading, listening, or searching for legal materials through digital media, with an analysis of laws and regulations, court decisions, and legal doctrine. The results of the study show that even though an act already has a rule that specifically regulates it, if there are five measurements as described above, namely the fulfillment of the element of state financial loss or state economy due to unlawful acts committed by civil servants or state administrators or people who have legal relations with state administrators, then it can be prosecuted under the Corruption Law, which is based on the principles of lex specialis Systematis and the principle of lex consumer derogat legi consumte. A consistent and comprehensive understanding of this principle is needed to prevent conflicts of norms and provide legal certainty in handling future corruption crimes.