Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…

THE EFFECT OF CHANGE IN GROWTH AND INEQUALITY ON POVERTY IN INDONESIA

Arrabby Ahmady

This research aims to analyze the effect of change in economic growth and income inequality on poverty in Indonesia. According to the objectives, this research will estimate elasticity of poverty to growth and inequality for thirty three provinces in Indonesia using Headcount ratio, Gini Ratio and per capita GRDP for each 33 province on year 2007 to 2010. The result shows that economic growth has significantly negative effect on poverty for period 2007 - 2010. …

STRATEGI INDONESIA PADA SEKTOR INDUSTRI PAKAIAN JADI MENGHADAPI TANTANGAN DAL…

Rina zahara

ABSTRAK Judul : Strategi Indonesia Pada Sektor Industri Pakaian Jadi Menghadapi Tantangan Dalam Aspek Global Production Network Penulis : Rina Zahara NIM : 2001101010140 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si Konsentrasi : Ekonomi Internasional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ekspor Pakaian Jadi dan Sektor Industri Manufaktur terhadap Ekspor Produksi menggunakan analisis regresi OLS. Hasil menunjukkan…

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH CORPORATE INCOME TAX DAN HUMAN CAPITAL TERHADAP FOREIGN DIRECT INVES…

CUT RIZQA INDAH HARUMI

Penelitian ini menguji pengaruh corporate income tax dan human capital terhadap foreign direct investment pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 27 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh a…

LEGAL REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE : A COMPARATIVE ST…

OPI YULIANI USWATUN HUSNAH

Malpraktik medis merupakan salah satu masalah hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban tenaga medis. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di Malaysia diatur dalam Act Number 50 of 1971 on Medical Act dan Act Number 574 on Pena…

LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…

Putri Adila

Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…

PANDANGAN DAN KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP BSI KOTA BANDA ACEH

M. Sidiq Ziaurrahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Banda Aceh serta proses terbentuknya kepercayaan mereka terhadap institusi tersebut. Landasan teori yang digunakan merujuk pada konsep kepercayaan sosial Piotr Sztompka, yang menekankan bahwa kepercayaan dibangun melalui ekspektasi rasional terhadap kompetensi, integritas, dan konsistensi suatu lembaga. Dalam konteks masyarakat Banda Aceh yang berlandaskan nilai keagamaan dan tunduk pad…

ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH …

Hidayat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, sarana dan prasarana, kemandirian keuangan daerah, aksesibilitas daerah, karakteristik umur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari tahun 2020-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah dengan kategori 3T berda…

ANALISIS KARAKTERISTIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDONESIA

MUHAMMAD RIZKI RAHMADANI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 serta implikasinya terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan meliputi rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, rasio elastisi…


    SERVICES DESK