Electronic Theses and Dissertation

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA

Devi Ulya Rahmadani
Eddy Purnama
Iskandar A Gani

ABSTRAK

Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan sesuai asas legalitas, transparansi, dan kepastian hukum Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mewajibkan setiap peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, sementara PP Nomor 37 Tahun 1998 menegaskan kewenangan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, ditemukan perbedaan pelaksanaan antara Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Ulim. Bandar Dua melibatkan PPAT dalam proses pengadaan tanah, sementara Ulim hanya menggunakan surat pernyataan tanpa akta autentik. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menciptakan risiko hukum dan administratif, tetapi juga menunjukkan terjadinya kekosongan norma teknis dan lemahnya koordinasi kelembagaan, yang berdampak pada legalitas hasil pengadaan tanah dan pengakuannya sebagai aset pemerintah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembentukan Dinas Pertanahan di Provinsi Aceh terhadap kewenangan dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengadaan tanah oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya dalam konteks perubahan struktur kelembagaan pasca otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana bentuk koordinasi yang terjalin antara PPAT dan Dinas Pertanahan dalam proses administrasi pengadaan tanah, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan tertib pertanahan. Di samping itu, penelitian ini mengkaji solusi yuridis yang dapat diterapkan untuk memperkuat eksistensi dan fungsi PPAT agar tetap memiliki peran strategis dalam setiap tahapan pengadaan tanah pemerintah secara sah, seragam, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penulisan tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaitkan dengan proses pelaksanaannya dilapangan. Terhadap seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Dinas Pertanahan di Aceh membawa dampak langsung terhadap kewenangan dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengadaan tanah pemerintah daerah di Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun secara normatif PPAT tetap memiliki kewenangan membuat akta otentik, dalam praktiknya peran tersebut sering terabaikan karena tidak adanya regulasi teknis yang mewajibkan pelibatan PPAT, sehingga Dinas Pertanahan cenderung mengambil alih fungsi administratif secara sepihak. Koordinasi antara PPAT dan Dinas Pertanahan pun belum berjalan optimal akibat reorganisasi kelembagaan yang mengesampingkan peran hukum PPAT, yang pada akhirnya melemahkan legalitas dokumen pengadaan tanah dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Studi kasus di Kecamatan Bandar Dua dan Ulim menegaskan adanya ketimpangan perlakuan, di mana pelibatan PPAT terbukti memperkuat keabsahan sertifikasi tanah, sedangkan ketidakterlibatan PPAT justru membuka ruang bagi hambatan hukum dan sengketa kepemilikan. Kondisi ini mencerminkan belum adanya standar prosedural baku di tingkat daerah, sehingga kejelasan peran, sinergi kelembagaan, dan pelibatan PPAT secara konsisten menjadi kebutuhan normatif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas aset negara.
Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan regulasi teknis, seperti peraturan kepala daerah atau surat edaran, yang secara tegas mewajibkan pelibatan PPAT dan penggunaan akta otentik dalam setiap proses pengadaan tanah guna menjamin legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas tata kelola aset daerah. Dinas Pertanahan perlu membangun mekanisme koordinasi yang jelas melalui penyusunan SOP bersama, forum komunikasi rutin, serta peningkatan sosialisasi kepada aparatur desa mengenai pentingnya akta PPAT dalam menjamin keabsahan dokumen. Di tingkat nasional, Kementerian ATR/BPN juga perlu mengeluarkan petunjuk teknis yang mempertegas peran wajib PPAT dalam pengadaan tanah pemerintah sebagai upaya harmonisasi peran kelembagaan di daerah.

Kata Kunci: Eksistensi PPAT, Pengadaan Tanah Pemerintah

THE EXISTENCE OF THE LAND DEED OFFICIAL (PPAT) IN GOVERNMENT LAND ACQUISITION IN PIDIE JAYA REGENCY Devi Ulya Rahmadani Eddy Purnama Iskandar A Gani ABSTRACT Government land acquisition for public purposes must be carried out in accordance with the principles of legality, transparency, and legal certainty. Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 mandates that every transfer of land rights must be evidenced by a deed prepared by a Land Deed Official (PPAT), while Government Regulation Number 37 of 1998 affirms the PPAT’s authority as the official authorized to make authentic deeds concerning legal actions related to land rights. However, in practice as evidenced in Pidie Jaya Regency there are differences in implementation between Bandar Dua Sub-district, which involves the PPAT in the land acquisition process, and Ulim Sub-district, which only uses a statement letter without an authentic deed. This discrepancy not only creates legal and administrative risks but also reflects a normative gap and weak institutional coordination, affecting the legality of land acquisition outcomes and their recognition as government assets. This study aims to analyze the impact of the establishment of the Land Affairs Office in Aceh Province on the authority and role of PPATs in government land acquisition in Pidie Jaya Regency, especially in the context of institutional restructuring following regional autonomy. It also explains the coordination mechanisms between PPATs and the Land Affairs Office in the land acquisition process and evaluates their effectiveness in ensuring legal certainty and orderly land administration. Additionally, the research identifies juridical solutions that can be applied to strengthen the existence and function of PPATs so that they continue to hold a strategic role in every stage of lawful, uniform, and regulated government land acquisition. This thesis is based on library and field research, employing an empirical juridical approach. It begins with the study of relevant legislation, which is then correlated with field implementation. All collected data are analyzed qualitatively. The results indicate that the authority of PPATs as stipulated in Government Regulation Number 37 of 1998 remains legally valid despite institutional changes due to the establishment of the Land Affairs Office in Aceh. However, in actual practice within Pidie Jaya, the authority of PPATs is often overlooked due to the absence of technical regulations detailing their role in government land acquisition, coupled with a lack of understanding among government officials regarding the legal function of PPATs. This leads to procedural irregularities and a weak legal basis for the certification of regional assets. Coordination between PPATs and the Land Affairs Office is not yet systematic, raising the risk of legal violations and vulnerabilities. This disparity is particularly evident when comparing the practices of Bandar Dua and Ulim Sub-districts. The absence of standardized procedures at the regional level reveals a gap between national legal norms and local practices. Therefore, the consistent and formal involvement of PPATs is urgently needed to ensure legal legitimacy, legal certainty, and the proper registration and protection of regional government assets. To strengthen legal certainty and administrative order in land acquisition, it is recommended that the Pidie Jaya Regency Government issue specific technical regulations or a local by-law (qanun) requiring the involvement of PPATs in every land rights transfer. Moreover, a structured and ongoing coordination mechanism such as joint SOPs and regular communication forums between the Land Affairs Office, PPATs, and the National Land Agency is necessary to ensure legal certainty and integrity in land governance. The local government should also immediately issue a regulation or official circular mandating the use of PPAT deeds in every land acquisition process to prevent future disputes and ensure lawful, accountable, and regulation-compliant asset registration. Keywords: PPAT Existence, Government Land Acquisition