Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptakan celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelanggaran UUJN yang dilakukan notaris berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan UU Tipikor, menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban yuridis bagi notaris yang telah melakukan pelanggaran UUJN yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi, serta menganalisis dan menjelaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran UUJN yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekakatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan study kasus, yang bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier untuk mengklasifikasi terhadap data. Selanjutnya, kedua sumber data tersebut disusun sesuai kebutuhan untuk dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan bukan hanya merupakan pelanggaran administratif melainkan juga dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran UUJN yang dilakukan notaris berimplikasi pada tindak pidana korupsi seperti, pembuatan akta palsu, penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan covernote untuk pencairan kredit, keterlibatan dalam penggelapan atau manipulasi dokumen untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut jika terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dapat dijerat dengan UU Tipikor berdasarkan hasil pembuktian. Bentuk pertanggungjawaban yuridis bagi notaris yang melakukan yang pelanggaran UUJN berimplikasi pada tindak pidana korupsi, notaris dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan pidana, pertanggungjawaban pidana berlaku karena adanya unsur kesengajaan dan adanya peran aktif notaris, pertanggungjawaban administratif karena telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban notaris dalam UUJN. Sanksi terhadap notaris yang melanggar UUJN berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dikenakan sanksi administratif semata, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh antara sanksi administratif dan pidana berdasarkan Undang-UU Tipikor. Penerapan sanksi pidana terhadap notaris harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, efek jera, dan perlindungan terhadap integritas profesi notaris. Studi kasus Notaris E di Medan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum.
Disarankan agar dilakukan revisi terhadap UUJN untuk memperjelas pengaturan yang lebih tegas mengenai notaris yang menyalahgunakan jabatannya. Hal ini penting dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh notaris telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Diperlukan harmonisasi antara mekanisme pertanggungjawaban administratif dan pidana terhadap notaris dengan memperjelas batasan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan UU Tipikor. Dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar UUJN dan berimplikasi Tindak pidana korupsi harus mengintegrasikan sanksi administratif dan pidana secara komprehensif. Hal ini penting guna menjaga integritas profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.



Kata Kunci: Implikasi, Pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT A notary is a public official authorized by the state to create authentic deeds and perform other legal functions as regulated in Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Act Number 30 of 2004 concerning the Profession of Notary (later called the UUJN). However, in practice, there are notaries involved in legal violations such as the creation of fictitious deeds and abuse of authority, which ultimately cause state losses and create opportunities for corruption. This research aims to analyses and explain violations of the UUJN committed by notaries that have implications for corruption crimes and can be prosecuted under the Anti-Corruption Law, analyses and explain the legal responsibility of notaries who have violated the UUJN with implications for corruption crimes, as well as analyses and explain the legal sanctions that can be imposed on notaries who violate the UUJN with implications for corruption crimes. The method used is normative legal research, with a legislative approach, conceptual approach, and case study approach, relying on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials to classify the data. Subsequently, these two sources of data are organized as needed for qualitative analysis. The research indicates that infractions of the UUJN by notaries in their professional conduct constitute not merely administrative breaches but may also satisfy the criteria for corruption as described in the Corruption Crime Law. Transgressions of the UUJN by notaries have repercussions for corruption offences, including the fabrication of fraudulent deeds, misuse of authority in the issuance of cover notes for credit allocation, participation in embezzlement, or document alteration for personal or third-party gain. If these actions are demonstrated to satisfy the criteria outlined in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, they may be prosecuted under such law depending on the evidence provided. Notaries who contravene the UUJN and are involved in corruption face both administrative and criminal liability. Criminal liability originates from the element of intent and the notary's active involvement, whereas administrative culpability stems from the breach of notarial duties as stipulated in the UUJN. punishments for notaries who contravene the UUJN and engage in corruption are not confined to administrative penalties; they must be thoroughly enforced through both administrative and criminal punishments per the Anti-Corruption Law. The enforcement of criminal penalties on notaries must take into account elements of substantive justice, deterrent impact, and the safeguarding of the notarial profession's reputation. The case study of Notary E in Medan illustrates a disparity between the severity of violations and the sanctions applied, which may undermine the efficacy of law enforcement. It is recommended that a revision of the UUJN be carried out to clarify stricter regulations regarding notaries who abuse their positions. This is important to do because the violations committed by notaries have met the elements in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law. Harmonization between administrative and criminal accountability mechanisms for notaries is necessary by clarifying the boundaries in legislation, particularly the Notary Law (UUJN) and the Corruption Eradication Law. In addition, the enforcement of the law against notaries who violate the UUJN and are implicated in corruption must comprehensively integrate administrative and criminal sanctions. This is important to maintain the integrity of the notary profession and to enhance public trust in the legal system. Keywords: Implications, Violations of Notary Profession Act, Corruption.