Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mau di rehabilitasi dikarekan masih kurangnya edukasi dan informasi terkait pentingnya rehabilitasi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada BNNK Aceh Tamiang, hambatan apasaja yang dihadapi BNNK Aceh Tamiang dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menjelaskan bagaimana upaya BNNK Aceh Tamiang dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Data yang diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan serta memadukan bahan-bahan hukum seperti buku-buku, teori, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di BNNK Aceh Tamiang belum berjalan optimal dan baik. Adapun kendala yang ditemui yang menghambat penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna diantaranya ada kurangnya anggaran, kurangnya tenaga medis, kurangnya sarana dan prasarana, hambatan dari keluarga pasien maupun faktor dari pasien sendiri. Adapun upaya BNNK Aceh Tamiang untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu meningkatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi dari pemerintah atau organisasi, merekrut tenaga medis baru yang spesialis di bidang rehabilitasi, meningkatkan investasi pada infrastruktur rehabilitasi seperti gedung dan peralatan, meningkatkan edukasi dan kesadaran keluarga tentang pentingnya rehabilitasi serta juga meningkatkan motivasi dan kesadaran pasien tentang pentingnya rehabilitasi.

Disarankan supaya program-program dalam peningkatan efektivitas rehabilitasi juga turut ditingkatkan agar rehabilitasi dapat berfungsi secara layak untuk pemulihan pelaku penyalahguna narkotika.

Pursuant to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stipulated that: "Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical and social rehabilitation." However, in practice, many addicts and victims of narcotics abuse are unwilling to undergo rehabilitation due to a lack of education and information regarding the importance of rehabilitation. The objective of this thesis is to explain the implementation of rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Aceh Tamiang Regency (BNNK Aceh Tamiang), to identify the obstacles faced by BNNK Aceh Tamiang in carrying out rehabilitation for narcotics offenders, and to describe the efforts made by BNNK Aceh Tamiang in implementing such rehabilitation programs. The data for this study were obtained through empirical juridical research. This research utilized primary data collected from field studies in the form of interviews with respondents and informants, and it was complemented by secondary data such as legal materials, books, theories, and statutory regulations. The research findings indicate that the implementation of rehabilitation at BNNK Aceh Tamiang has not been optimal. The obstacles encountered in the implementation of rehabilitation for narcotics abusers include insufficient budget, lack of medical personnel, inadequate facilities and infrastructure, resistance from the patients’ families, and the lack of awareness or willingness from the patients themselves. In response to these challenges, BNNK Aceh Tamiang has made efforts such as increasing budget allocations for rehabilitation through government or organizational support, recruiting new medical personnel specializing in rehabilitation, enhancing investment in rehabilitation infrastructure including buildings and equipment, raising family awareness and education regarding the importance of rehabilitation, and fostering patient motivation and awareness about the necessity of rehabilitation. It is recommended that programs aimed at increasing the effectiveness of rehabilitation be further strengthened, so that rehabilitation can properly function as a means of recovery for narcotics abusers.