Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk oleh Pemerintah yang terkhususnya oleh Presiden, sebagai langkah preventif dan krusial guna menangani problematika ekologis dalam menanggulangi risiko kerusakan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia dan dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Hal ini diperlukan guna menjamin terjaganya ekosistem lingkungan yang baik, dikarenakan jutaan rakyat Indonesia menggantungkan kehidupannya dari ekosistem gambut maupun mangrove.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan urgensinya serta bentuk kelembagaan yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi, disertasi, maupun tulisan ilmiah hukum dan artikel hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini, serta bahan hukum tersier yaitu wawancara dengan staf dan pejabat instansi terkait.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merupakan sebuah lembaga non-struktural yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara state auxiliary organ, yang merupakan produk pemerintah yang dibentuk melalui Peraturan Presiden dengan tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah pusat, terkhususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini untuk melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di provinsi target.

Disarankan kepada pemerintah pusat untuk meninjau lebih lanjut terkait bentuk serta jenis kelembagaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menjadi lembaga yang definitif dan dibentuk dengan Undang-Undang sehingga menjadi sebuah lembaga yang independen dan tidak terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau dimerger kembali ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah satker yang berfokus mengatasi problematika gambut dan mangrove.

Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning the Peatland and Mangrove Restoration Agency was established by the Government, specifically by the President, as a preventive and crucial measure to address ecological issues, particularly in mitigating the risks of degradation of peatland and mangrove ecosystems in Indonesia, as well as the adverse effects resulting from forest and land fires that occurred in 2015. This measure is essential to ensure the preservation of a healthy environmental ecosystem, as millions of Indonesians rely on peatland and mangrove ecosystems for their livelihoods. The objective of this thesis is to examine the legal status and urgency of the Peatland and Mangrove Restoration Agency, as well as to identify the ideal institutional form of the agency within the framework of the Indonesian constitutional system. The research method applied is normative juridical research. The sources of legal data consist of primary legal materials, such as legislation and statutory regulations; secondary legal materials, including legal textbooks, theses, dissertations, legal journals, and relevant academic articles; and tertiary legal materials, such as interviews conducted with officials and staff of relevant institutions. The findings of this study reveal that the Peatland and Mangrove Restoration Agency is a non-structural institution established through Presidential Regulation Number 120 of 2020. It may be categorized as a state auxiliary organ, a government body formed through a presidential regulation with the main function of assisting the central government, particularly the Ministry of Environment and Forestry, in implementing peatland restoration and mangrove rehabilitation programs in designated target provinces. It is recommended that the central government re-evaluate the institutional form and classification of the Peatland and Mangrove Restoration Agency by transforming it into a permanent and independent institution established under statutory law (an Act of Parliament), thereby ensuring its autonomy and detachment from the Ministry of Environment and Forestry. Alternatively, the agency may be merged back into the Ministry and restructured as a dedicated working unit (satker) focused on addressing peatland and mangrove-related issues.