A COMPARATIVE LEGAL STUDY ON CANING PUNISHMENT IN ACEH AND KELANTAN IN RELATI…
Hukuman cambuk tetap menjadi sanksi pidana yang diberlakukan di Aceh, Indonesia, dalam kerangka otonomi khusus yang diwujudkan melalui Qanun Jinayat, dan di Kelantan, Malaysia, berdasarkan Syariah Criminal Code yang diundangkan sesuai dengan pembagian kewenangan konstitusional atas hukum Islam kepada legislatif negara bagian, suatu praktik yang kesesuaiannya dengan larangan penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia lainnya masih diperdebatkan, sehing…
ANALISIS KEDUDUKAN BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DALAM SISTEM KETATANEG…
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk oleh Pemerintah yang terkhususnya oleh Presiden, sebagai langkah preventif dan krusial guna menangani problematika ekologis dalam menanggulangi risiko kerusakan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia dan dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Hal ini diperlukan guna menjamin terjaganya ekosistem lingkungan yang baik, dikarenakan jutaan rakyat Indonesia menggantungkan keh…
POLITICAL DISTRUST DPRA KEPADA GUBERNUR ACEH DALAM PELAKSANAAN DANA REFOCUSSI…
Pandemi covid-19 di Indonesia telah menyebabkan krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa menjadi solusi dalam percepatan Covid-19. Namun bagi Pemerintah Aceh, dalam merealisasikan penggunaan dana refocussing masih jauh dari transparansi terutama dalam sektor jaring …
