Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir melalui proses panjang, rumit, dan penuh dinamika. Hadirnya UUPA menjadi titik balik untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Keyakinan itu sangat beralasan mengingat materi muatan UUPA yang sangat lengkap meliputi aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hingga adat istiadat. UUPA telah dinyatakan sebagai lex specialis bagi Aceh. Namun, dalam implementasinya, UUPA seringkali mengalami konflik norma dengan undang-undang lain. Materi muatannya tidak selamanya dianggap khusus ketika berhadapan dengan undang-undang lain yang materi muatannya lebih spesifik. Kondisi ini bisa merugikan UUPA, sehingga diperlukan cara alternatif dalam menyelesaikan konflik norma tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji kedudukan UUPA dalam konteks NKRI, kedua mengkaji relevansi penggunaan asas lex specialis derogate legi generali dalam penyelesaian konflik norma UUPA serta ketiga untuk menemukan model alternatif penyelesaian konflik norma UUPA selain penggunaan asas lex specialis derogat legi generali yang selama ini digunakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait seperti UUPA, UU Pemilu dan Pilkada serta UUD NRI tahun 1945. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, risalah sidang, naskah akademik, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat atau doktrin dari pada ahli hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang konsep lex specialis kedudukan UUPA sebagai lex specialis tidak terlalu kuat mengingat materi muatannya yang beragam, teori lex specialis menekankan pada kedetailan materi muatan. Namun demikian dalam sistem hukum Indonesia, UUPA tetap dipandang sebagai sebuah undang-undang yang bersifat khusus mengingat landasan yuridis pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta aspek historis yang melatar belakanginya. Untuk itu, relevansi pengunaan asas lex speclialis derogate legi generali dalam penyelesaian konflik norma UUPA tetap relevan sepanjang pemahaman kekhususan didasarkan pada landasan yuridis dan historis pembentukannya. Namun dalam hal pemaknaan kekhususan dilihat menurut konsep lex specialis, maka penggunaan asas lex specialis derogate legi generali pada UUPA menjadi tidak relevan. Untuk itu, semestinya keberadaan Aceh sebagai daerah khusus perlu dipertegas dalam norma hukum dasar negara yakni UUD NRI tahun 1945 atau melalui penambahan norma derogasi pada UUPA. Selain itu, UUPA semestinya dipandang sebagai sebuah subsistem hukum dari sistem hukum nasional, dengan begitu keberagaman materi muatan bukan menjadi halangan untuk dikategorikan sebagai undang-undang khusus. Alternatif lain adalah menempatkan norma-norma UUPA dalam perspektif penguatan Syariat Islam mengingat secara historis kekhususan Aceh yang paling fundamental adalah dalam bidang Syariat Islam, dengan begitu mempertahankan kekhususannya akan lebih mudah.

Disarankan kepada Pemerintah agar komit dan konsisten dalam memandang dan menjalankan UUPA sebagai undang-undang yang bersifat lex specialis bagi Aceh. Kepada MPR dalam hal adanya amandemen Konstitusi, maka keberadaan Pasal 18B ayat (1) perlu dipertegas kembali dengan mencantumkan daerah-daerah khusus dan istimewa secara jelas. Kepada DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, dalam hal adanya potensi revisi UUPA, maka perlu ditambah norma yang menderogasi norma lain dalam bidang-bidang tertentu yang dipandang krusial dan penting.

Kata Kunci: UUPA, Konflik Norma, Lex Specialis Derogate Legi Generali

Act Number 11 of 2006 concerning on the Government of Aceh was formed through long, complicated, and dynamic process. The presence of the UUPA has become a turning point for Aceh to be more advanced and prosperous in the future. The optimistic is very reasonable, given the contents of the UUPA is very completed, it covers government, politics, law, economic, social-culture until local wisdom aspect. That’s why, UUPA is called as a special law for Aceh. However, in its implementation, the UUPA often encounters norm conflicts with other laws. The norms of UUPA are not always considered as special norms when it clashes with other special laws. Surely, the condition can harm and threat the existence of UUPA in the future, therefore, it is important to find other alternative ways in resolving the norm conflict of UUPA. The objectives of this study are; firstly, to examine the position of UUPA in the NKRI; secondly, to examine the relevance of using the principle of lex specialis derogate legi generali to resolve the norms conflict of UUPA, and thirdly, to find out the alternative model for resolving norms conflict of UUPA other than the use of the principle of lex specialis derogate legi generali which has been used so far. The research method is a normative juridical method and by using statute, historical, comparative, and conceptual approach. The nature of this research is prescriptive and using secondary data sources. The primary legal materials used include all related laws/Act such as UUPA, Election Act and the Indonesia Constitution. The secondary legal materials consist of textbooks, minutes of trial, academic manuscript, journals, researches, and opinions from legal experts. Based on the finding, it can be concluded that from the lex specialis perspective, the position of UUPA as a special law is not strong enough, given its content is vary, oppositely, lex specialis principle emphasizes the detail of its contents. However, in the Indonesian legal system, the UUPA is declared as a special law given that the legal basis for its formation is based on the Article 18B paragraph (1) of the UUD ’45 and also the historical aspect background. Therefore, the relevance of using the principle of lex specialis derogate legi generali in resolving UUPA norms conflicts remains relevant as long as the perspective of specialness is based on its juridical and historical aspect. However, if the meaning of specialness is perceived according to the concept of lex specialis, then the use of the principle of lex specialis derogate legi generali is irrelevant. For that reason, the existence of Aceh as a special region should be regulated in the basic legal norms of the nation, it is the UUD 1945 or through the addition of derogation norms in the UUPA. Furthermore, the UUPA should be viewed as a legal subsystem of a broader national legal system, so that the diversity of its material is not a problem in perceiving as a special law. Another alternative is by strengthening the norms of UUPA in Syariat Islam perspective, given historically the specialty of Aceh is in Syariat Islam so that by that way keeping the specialness of UUPA is easier. It is recommended to the Government in order to be committed and consistent in putting and implementing the UUPA as a special law for Aceh. To the MPR, if there is a constitution amendment, the existence of Article 18B paragraph (1) needs to be reaffirmed by clearly mentioning special regions in the Constitution. To the DPR Aceh and the Aceh Government, if there is a possibility of revision of the UUPA, it is necessary to add derogation norms in certain aspect which are considered crucial and important for Aceh speciality status. Keywords: UUPA, Conflict of Norms, Lex Specialis Derogate Legi Generali