Electronic Theses and Dissertation

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

Susiyanti*1
Rizanizarli**2
Husni***3

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Ketentuan tentang RUPBASAN diatur dalam Pasal 44 KUHAP, Pasal 44 menyatakan benda sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun RUPBASAN Kelas I Banda Aceh tidak berperan secara optimal sesuai dengan pasal 44 KUHAP dalam menjalankan tugasnya karena aparat penegak hukum tidak menitipkan benda sitaan di RUPBASAN sehingga menyebabkan tugas dan kewenangan tidak berjalan optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tanggung jawab RUPBASAN dalam penegakan hukum terkait dengan Benda Sitaan Negara, untuk menjelaskan dan memahami kendala yang dihadapi oleh RUPBASAN dalam melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait dengan benda sitaan negara, serta untuk menjelaskan, memahami dan memberi solusi terhadap upaya yang dilakukan oleh petugas RUPBASAN dalam melakukan penitipan dan pengelolaan Benda Sitaan Negara.
Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dengan Responden dan Informan. Responden dalam penelitian ini yaitu RUPBASAN Kelas I Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, sedangkan Informan yaitu Akademisi Universitas Abulyatama dan Perancang Undang-undang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab RUPBASAN Kelas I Banda Aceh yaitu melakukan pengelolaan Benda Sitaan Negara mulai dari penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan dan pemutasian, akan tetapi tanggung jawab RUPBASAN belum berjalan secara optimal karena Kejaksaan dan Kepolisian tidak menitipkan BASAN di RUPBASAN. Kendala yang dihadapi oleh RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dikarenakan POLRESTA dan Kejaksaan sudah memiliki peraturan tersendiri dan sudah memiliki gudang/ruang penyimpanan barang bukti sendiri, letak RUPBASAN yang berjauhan dengan POLRESTA



* Mahasiswa
** Pembimbing
*** Pembimbing Pembantu
Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta terbatasnya anggaran.
RUPBASAN Kelas I Banda Aceh juga selalu rutin melakukan koordinasi dan sosialisasi ke semua Instansi Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) terkait dengan fungsi RUPBASAN. Upaya yang dilakukan RUPBASAN yaitu selalu rutin melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Dalam hal percepatan penitipan dan pengambilan BASAN dari instansi terkait RUPBASAN Kelas I Banda Aceh membuat suatu Inovasi yaitu AMBIYA (ambil tanpa biaya) dimana anggaran penjemputan dan pengambilan BASAN di bebankan pada DIPA RUPBASAN Kelas I Banda Aceh. Saran yang dapat diberikan yaitu RUPBASAN melakukan penambahan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sehingga tugas dan fungsi RUPBASAN dapat berjalan secara optimal. RUPBASAN dan instansi penegak hukum agar meningkatkan dan menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan penyimpanan BASAN agar RUPBASAN dapat melaksanakan tugas secara optimal. Perlu adanya revisi KUHAP khususnya terkait dengan penyimpanan BASAN agar diperkuat dalam KUHAP, sehingga RUPBASAN mempunyai tugas dan fungsi yang lebih jelas.


Kata kunci : Benda Sitaan Negara, Kejaksaan, Kepolisian, dan RUPBASAN

STORAGE OF STATE CONFISCATED ITEMS ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 1981 Susiyanti*4 Rizanizarli**5 Husni***6 ABSTRACT The State Confiscated Goods Storage House, hereinafter referred to as RUPBASAN, is a place for storing and managing confiscated goods and state looted goods. Provisions on RUPBASAN are regulated in Articles 44 of the Criminal Procedure Code, Article 44 state that confiscated goods are stored in the state confiscated goods storage house. However, RUPBASAN Banda Aceh Grade I does not play an optimal role in accordance with Article 44 of the Criminal Procedur Code in carrying out its duties because law enforcement officers do not deposit confiscated. Goods in RUPBASAN, causing duties and authorities not to run optimally. This study aims to explain the responsibilities of RUPBASAN Law enforcement related to State Confiscated Assets, to explain and understand the factors faced by RUPBASAN in coordinating with Law Enforcement Officers related to Stated Confiscated Assets, and to explain, understand and provide solutions to the efforts made by RUPBASAN officers in carrying out the custody and management of State Confiscated Assets. The research method used is empirical juridical, data sources are obtained through interviews with Respondents and Informants. Respondents in this study were RUPBASAN Banda Aceh Grade I, Banda Aceh City District Prosecutor’s Office and Banda Aceh City Resort Police, while Informants were Academics of Abulyatama University and Drafters or Laws at the Aceh Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Data analysis was carried out qualitatively. The result of the study indicated that the responsibility of RUPBASAN Banda Aceh Grade I is to manage State Confiscated Objects starting from receiving, identifying, researching, assessing, registering, classifying, storing and transferring, however the responsibility of RUPBASAN has not been running optimally because the Prosecutor’s Office and the Police do not entrust BASAN to RUPBASAN. The obstalcles faced by RUPBASAN Banda Aceh Grade I are because the POLRESTA and the Prosecutor’s Office already have their own regulatio and already have their own warehouse/evidence storage room, the location of RUPBASAN is far from the POLRESTA Banda Aceh and the Banda Aceh District * Student ** Chairman of Supervising Committe *** Chairman of Supervising Committe Prosecutor’s Office and the limited budget. RUPBASAN Banda Aceh Grade I also routinely coordinates, and sosializes with all Law Enforcement Agencie (Prosecutor Office and Police) related to the function of RUPBASAN. The efforts made by RUPBASAN are to routinely carryout socialization and coordination with Law Enforcement Officers. In term of accelerating the storage and retrieval of BASAN from related agencies, RUPBASAN Banda Aceh Grade I has made an innovation, namely AMBIYA (collection without charge) where the budget for collecting and collecting BASAN is charged to the DIPA of RUPBASAN Banda Aceh Grade I. The suggestions that can be given are that RUPBASAN adds facilities and infrastructure and improves the quality and quantity of human resources so that the tasks and fuctions of RUPBASAN can run optimally. RUPBASAN and law enforcement agencies should improve and establish good cooperation in carrying out BASAN storage so that RUPBASAN can carry out its duties optimally. There needs to be a revision of the Criminal Procedure Code, especially regarding BASAN storage, to be strengthened in the Criminal Procedure Code, so that RUPBASAN has clearer tasks and functions. Keyword : Confiscated Assetss, Prosecutor’s Office, Police, and the RUPBASAN.