Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
AQIL AL HANIF SELIAN;
2025



TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl, app.

T. Haflisyah, S.H., M.Hum.

Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis dan menganalisis, menjelaskan penyelesaian hak pemegang polis oleh PT. Asuransi Jiwasraya akibat wanprestasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga menggunakan pendekatan studi kasus (case approach) yaitu kasus wanprestasi yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis sejak perusahaan melakukan wanprestasi yaitu pada tahun 2018 yang telah melanggar hak dari pemegang polis asuransi, dan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, terungkap bahwa perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis yang berhak, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip pacta sunt servanda. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT Asuransi Jiwasraya gagal melaksanakan prinsip tersebut, menyebabkan kerugian signifikan bagi nasabah. Restrukturisasi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, ternyata banyak melanggar hak-hak nasabah, termasuk pengurangan nilai manfaat polis hingga 40% dan pembayaran yang dicicil selama 3-5 tahun. Meskipun pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha untuk memberikan solusi melalui skema transfer ke IFG Life, banyak nasabah merasa dirugikan karena keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa persetujuan penuh dari mereka.
Disarankan agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi di indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik.

Tidak Tersedia Deskripsi