Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
Pengarang
VIRA RAHMADANI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Wais Alqarni - 199204262019031019 - Dosen Pembimbing I
Maimun - 198104202010121003 - Penguji
Mukhrijal - 198810202022031002 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1910104010011
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas FISIPOL., 2025
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Transparansi atau keterbukaan sangat terkait dengan layanan publik, dimana layanan publik yang sangat transparan diperlukan karena akan memiliki dampak yangh signifikan dalam meningkatkan kinerja layanan tersebut. Pelayanan publik merujuk pada individu atau kelompok individu yang melaksanakan suatu tugas berdasarkan aspek materi melalui cara tertentu dalam upaya memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan kepentingan orang lain. Ciri dari pemerintahan yang baik merupakan prinsip dalam menyelenggarakan pelayanan publik yakninya tranparansi yang didasarkan pada kebebasan arus, dan akses langsung ke informasi bagi mereka yang membutuhkannya. Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat seperti Kantor Camat Banda Raya Kota Banda Aceh, masih menampakkan kinerja yang masih jauh dari yang harapan masyakarat sebagai pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat transparansi dalam pelayanan publik terhadap penguatan Good Governance di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh serta faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang telah diperoleh, selanjutnya data direduksi, disajikan, dan dilakukan proses penarikan kesimpulan. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah Kantor Camat Banda Raya Kota Banda Aceh telah mengupayakan transparansi, namun masih memiliki beberapa hambatan terutama pada bidang IT belum adanya website resmi sehingga masyarakat merasa kebingungan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam melakukan proses layanan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Transparansi dalam pelayanan masih minim dikarenakan hal-hal yang seharusnya bisa menjadi penunjang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik guna dalam memudahkan masyarakat dengan cara transparansi dalam pelayanan publik.
Kata Kunci: Transparansi, Pelayanan Publik, Good Governance
Transparency is intricately linked with public services, as transparent public services significantly enhance their performance. Public services refer to individuals or groups executing tasks based on material aspects through specific methods to fulfill their rights according to others' interests. A characteristic of good governance is transparency, founded on free information flow and direct access for those in need. However, government agencies, particularly those responsible for civil rights and basic community needs, like the Banda Raya Subdistrict Office in Banda Aceh, still demonstrate suboptimal performance. This study aims to examine transparency in public services and its impact on strengthening Good Governance in Banda Raya Subdistrict, Banda Aceh, as well as the hindering factors. Employing a qualitative descriptive approach, this research utilizes observation, interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that while the Banda Raya Subdistrict Office has made efforts to ensure transparency, limitations persist, particularly in the lack of an official website, causing community confusion when seeking necessary information for service processes. This study concludes that transparency in public services remains inadequate due to insufficient supporting factors, hindering the community from receiving quality services through transparent public services. Key Word: Transparency, Public Services, Good Governance
PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) ACEH (Amri Wahid Hidayat, 2016)
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH (AMIRUL AZMI, 2024)
PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN (Safrijal, 2018)
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS REFORMASI DAN BIOKRASI DAN E-GOVERNTMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA : STUDI EMPIRIS PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NANIK KURNIAWATI, 2019)
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH) (Intan Zahrani, 2013)