Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Namun, pada kenyataannya penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses hukum tindak pidana korupsi, kekuatan pembuktian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan serta kendala dalam penggunaannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta kajian putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh belum optimal. Dari empat perkara yang mengajukan alat bukti elektronik, hanya dua perkara yang dipertimbangkan hakim, karena prosedur hukum yang ketat harus dilalui sering tidak terpenuhi. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya, yang dinilai oleh hakim berdasarkan keabsahan, keautentikan, dan relevansinya dengan perkara. Untuk memenuhi ketiga unsur ini, analisis forensik digital oleh ahli yang kompeten menjadi syarat utama. Tanpa analisis tersebut, alat bukti elektronik tidak dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah dalam persidangan. Adapun kendala penggunaan alat bukti elektronik adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli forensik digital di daerah, lamanya proses analisis yang dilalui dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta minimnya regulasi yang rinci.

Disarankan untuk pengembangan fasilitas laboratorium forensik digital di daerah dan menambah jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital dan penyempurnaan regulasi teknis terkait alat bukti elektronik. Dengan demikian, efektivitas pembuktian dalam tindak pidana korupsi di era digital dapat meningkat dan mendukung sistem peradilan yang lebih transparan, akurat dan berkeadilan.

Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions state that electronic information and documents, along with their printouts, constitute legitimate legal evidence and represent an expansion of evidence in accordance with procedural law in Indonesia. Furthermore, Article 26A of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes recognizes electronic evidence as an extension of indicative evidence. However, in practice, the use of electronic evidence in corruption cases at the Banda Aceh District Court remains limited. This research aims to explain the use of electronic evidence in the legal process of corruption crimes, the evidentiary strength in the judge's consideration in verdicts, and the obstacles to its use at the Banda Aceh District Court. This study employs an empirical juridical method. Primary data were obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. Secondary data were collected through literature studies from books, journals, legislation, and reviews of court decisions. The results show that the use of electronic evidence in corruption crimes at the Banda Aceh District Court has not been optimal. Out of four cases that submitted electronic evidence, only two were considered by the judge, due to the failure to meet the strict legal procedures required. The evidentiary strength of electronic evidence is equal to that of other types of evidence, and is assessed by the judge based on its validity, authenticity, and relevance to the case. To fulfill these three elements, digital forensic analysis by a competent expert is a primary requirement. Without such analysis, electronic evidence cannot be accepted as legitimate legal evidence in court. The obstacles to using electronic evidence include limited digital forensic facilities and experts in the region, the lengthy analysis process, lack of understanding among law enforcement officers, and the absence of detailed regulations. It is recommended to develop regional digital forensic laboratory facilities and increase the number of certified experts, enhance the capacity of law enforcement through digital forensic training, and improve technical regulations related to electronic evidence. In doing so, the effectiveness of evidence in corruption cases in the digital era can be improved, supporting a more transparent, accurate, and just judicial system.