Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM AUTENTIKASI DAN ADMISIBILITAS ALAT BUKTI ELE…
Puan Diva Humaira
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 235 dan Pasal 56 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) secara eksplisit menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengakui digital forensik sebagai mekanisme pemeriksaan barang bukti digital. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM TINDAK PIDA…
Puan Diva Humaira
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan al…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya