Electronic Theses and Dissertation

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan identitas pelaku, kapan dan di mana peristiwa pidana dilakukan yang disusun secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Namun dalam faktanya, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak tepat. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku menggunakan pasal pemerkosaan di mana seharusnya menggunakan pasal pelarian anak.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kekeliruan yang terjadi dalam proses hukum terkait dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 05/JN/2023/MS/Mbo, dengan fokus pada kesalahan dalam menetapkan kualifikasi tindak pidana oleh jaksa penuntut Umum (JPU). Selain itu juga untuk menganalisis kekeliruan dalam pelimpahan perkara yang tidak sesuai dengan yurisdiksi kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari kesalahan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses peradilan.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian hukum normatif (normative legal research ) dengan menganalisis melalui bahan bacaan baik studi pustaka, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun bahan hukum lainnya.
Hasil Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekeliruan signifikan dalam kualifikasi tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang seharusnya dakwaan yang diajukan tindak pidana melarikan anak gadis orang sehingga dapat mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan. Selain itu, implikasi dalam pelimpahan perkara ke mahkamah Syar’iah berpotensi mengabaikan peluang untuk melimpahkan dakwaan ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menggabungkan tindak pidana melarikan anak gadis orang dalam KUHP dan pemaksaan bersetubuh dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar lebih cermat dan teliti, dalam menyusun dakwaan dengan memperhatikan alat bukti yang tersedia dan peluang hukum yang lebih adil untuk korban. Dalam perkara ini Jaksa penuntut umum hendaknya melakukan penuntutan atas perkara dengan dakwaan kumulatif ke pengadilan negeri dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan KUHP dan Undang-Undang peradilan Anak

An indictment is a letter made and prepared by the public prosecutor which is attached when submitting the case file to the court containing the identity of the perpetrator, when and where the criminal incident was committed which is arranged carefully and clearly regarding the criminal act committed. However, in fact, the indictment made by the public prosecutor is not appropriate. The public prosecutor charged the perpetrator using the rape article when he should have used the child escape article. The purpose of this study is to analyze the errors that occurred in the legal process related to the decision of the Meulaboh Sharia Court Number 05/JN/2023/MS/Mbo, with a focus on errors in determining the qualifications of criminal acts by the Public Prosecutor (JPU). In addition, it is also to analyze errors in the transfer of cases that are not in accordance with their jurisdiction. This study aims to understand the legal implications of these errors and provide recommendations for improvements in the judicial process. This type of research is a case study, namely normative legal research by analyzing through reading materials, both literature studies, laws and regulations, books, journals and other legal materials. The results of this study found that there was a significant error in the qualification of the criminal act filed by the public prosecutor, which should have been the charge filed for the crime of running away with someone else's daughter so that it could affect justice in the trial process. In addition, the implications of the transfer of the case to the Sharia Court have the potential to ignore the opportunity to transfer the charge to the Meulaboh District Court by combining the crime of running away with someone else's daughter in the Criminal Code and forced sexual intercourse in the Child Protection Law. It is recommended that the public prosecutor be more careful and thorough in compiling the charge by considering the available evidence and fairer legal opportunities for the victim. In this case, the public prosecutor should prosecute the case with cumulative charges to the district court with the applicable legal provisions based on the Criminal Code and the Child Justice Law